Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk ‘Cuaca Ekstrem, Sinergi dan Kolaborasi Bersama Atasi Bencana’ di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (5/2/2026). Foto : Karisma/Andri.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko memberikan catatan kritis terkait sinergi Pemerintah Daerah (Pemda) dalam merespons informasi peringatan dini dari BMKG. Ia menilai ketidaksiapan daerah dalam mengeksekusi data cuaca menjadi hambatan serius dalam upaya mitigasi bencana.
Sudjatmiko mengungkapkan bahwa meskipun BMKG rutin memberikan informasi yang jelas melalui stasiun di setiap provinsi, masih banyak Pemda yang belum memberikan perhatian serius. Ia menyayangkan sikap daerah yang seringkali bingung mengambil langkah konkret setelah menerima peringatan cuaca.
“Rata-rata pemerintah daerah ini masih bingung setelah mendapatkan informasi dari BMKG ini mau apa. Apa mau evakuasi atau mau apa gitu, itu kadang-kadang kurang siap. Padahal tiap bulan bahkan ada yang updatemingguan itu memberikan informasi,” jelas Sudjatmiko dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk ‘Cuaca Ekstrem, Sinergi dan Kolaborasi Bersama Atasi Bencana’ di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (5/2/2026).
Selain kesiapan birokrasi, Sujatmiko menekankan pentingnya aspek pencegahan melalui penjagaan ekosistem lingkungan. Menurutnya, kelestarian hutan dan daerah aliran sungai merupakan kunci utama mitigasi bencana longsor serta banjir besar yang tidak bisa hanya mengandalkan teknologi.
“Kita harus kembali ke pencegahan. Jadi daerah-daerah yang kemungkinan curah hujannya tinggi dan mengakibatkan longsor, nah itu hutannya harus benar-benar dijaga. Kawasannya harus dijaga, daerah aliran sungai juga harus dijaga jangan sampai berkurang,” tegas Politisi Fraksi PKB ini. •ds, gal/rdn