E-Media DPR RI

Tinjauan Lapangan, Komisi I Dalami Kebutuhan Pemulihan Sarpras Bakamla

Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto saat memimpin kunjungan kerja Komisi I DPR RI ke Markas Besar Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI di Jakarta, DKI Jakarta,Selasa (3/2/2026). Foto: UC/Mahendra.
Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto saat memimpin kunjungan kerja Komisi I DPR RI ke Markas Besar Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI di Jakarta, DKI Jakarta,Selasa (3/2/2026). Foto: UC/Mahendra.


PARLEMENTARIA, Jakarta
 – Komisi I DPR RI melakukan Kunjungan ke Markas Besar Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI pada Selasa (3/2/2026) untuk meninjau langsung kondisi sarana dan prasarana lembaga tersebut pasca peristiwa kebakaran yang terjadi akhir 2024 lalu. Kunjungan ini menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR guna memastikan keberlangsungan fungsi komando, pengendalian, dan operasi keamanan laut nasional tetap berjalan efektif.

Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengapresiasi keterbukaan Kepala Bakamla RI beserta jajaran dalam memberikan gambaran faktual mengenai dampak kebakaran terhadap gedung dan fasilitas perkantoran, sekaligus langkah-langkah penanganan darurat yang telah dilakukan.

“Kunjungan On The Spot ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan Komisi I DPR RI sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 98 ayat (4) huruf f Undang-Undang MD3, yang memberikan kewenangan kepada Komisi untuk melakukan kunjungan kerja guna memperoleh gambaran faktual atas pelaksanaan tugas dan kondisi kelembagaan mitra kerja,” kata Utut dalam sambutannya.

Ia menjelaskan, kunjungan tersebut secara khusus bertujuan untuk melihat langsung dampak kebakaran terhadap fasilitas Bakamla, memperoleh gambaran objektif kondisi operasional pascakebakaran, serta mendalami rencana perbaikan, rehabilitasi, maupun relokasi kantor guna menjamin keberlangsungan fungsi pengamanan laut.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menegaskan, Komisi I memandang Bakamla RI sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan keselamatan laut Indonesia. Karena itu, dukungan sarana dan prasarana yang memadai menjadi prasyarat utama agar efektivitas tugas tetap terjaga.

Ia juga menyoroti dukungan anggaran Bakamla RI Tahun Anggaran 2026 yang sebesar kurang lebih Rp1,75 triliun, yang dinilai baru mengakomodasi kebutuhan operasional dasar. Kondisi ini menjadi perhatian serius Komisi I, terlebih dalam situasi pemulihan pascakebakaran yang menuntut percepatan rehabilitasi fasilitas pendukung.

“Melalui kunjungan ini, Komisi I ingin memastikan bahwa setiap kebutuhan mendesak yang berkaitan dengan pemulihan pasca kebakaran dapat teridentifikasi secara jelas, terukur, dan akuntabel, sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, penganggaran, dan perumusan kebijakan ke depan,” tegas legislator Dapil Jawa Tengan VII itu. 

Komisi I turut mengapresiasi langkah cepat pimpinan Bakamla RI yang tetap menjaga fungsi operasional dan sistem kendali keamanan laut tetap berjalan meski menghadapi situasi darurat akibat kebakaran. 

Sebagai informasi, kebakaran yang melatarbelakangi kunjungan ini terjadi pada Minggu, 29 September 2024. Kebakaran yang bermula berasal dari lantai 6 yang saat itu sedang direnovasi, dugaan sementara api dipicu oleh korsleting listrik. Saat ini Bakamla menempati Gedung Perintis Kemerdekaan, Menteng, Jakarta Pusat bersama dengan Komnas Perempuan dan Yayasan Bung Karno. •uc/aha