E-Media DPR RI

Sambut Percepatan Industri Baterai, Firman Soebagyo Ingatkan Pentingnya Proteksi Domestik

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Firman Soebagyo. Foto: Aurel/Karisma.
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Firman Soebagyo. Foto: Aurel/Karisma. 

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo menilai langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mempercepat pengembangan industri baterai kendaraan listrik sebagai sinyal positif bagi arah kebijakan energi nasional.  Meskipun begitu, ia menegaskan, percepatan tersebut tidak boleh berhenti , melainkan harus diikat dengan kebijakan negara yang melindungi kepentingan industri dan konsumen dalam negeri.

Ia menyebut, industri baterai merupakan jantung dari ekosistem kendaraan listrik. Tanpa kontrol negara yang kuat terhadap harga, pasokan, dan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN), Indonesia berisiko hanya menjadi penyedia bahan mentah bagi industri global, bukan pemain utama dalam rantai nilai kendaraan listrik.

“Selain pemerintah membangun pabrik tapi tidak mengatur harga dan keberpihakan pada pasar domestik, maka rakyat tetap akan membeli mobil listrik mahal dengan baterai yang dikendalikan asing,” kata Firman dalam rilis yang diterima Parlementaria, Senin (2/2/2026).

Menurutnya, percepatan industri baterai harus disertai kebijakan wajib pemanfaatan produksi dalam negeri, insentif fiskal yang selektif, serta skema harga baterai yang dikendalikan negara agar mobil listrik benar-benar terjangkau masyarakat. Firman menekankan, tanpa kebijakan harga dan pasokan yang tegas, industri baterai jangan menjadi ladang spekulasi dan kartel baru di sektor energi bersih.

“Jangan sampai transisi energi, hanya dinikmati korporasi besar dan investor luar negeri. Negara harus hadir mengamankan kepentingan rakyat,” ujarnya.

Di akhir, Ia juga mengingatkan bahwa ketersediaan baterai dan suku cadang harus dijamin melalui regulasi nasional, bukan diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar.

“Kalau pemerintah serius ingin mendorong mobil listrik, maka jaminan pasokan baterai, layanan purna jual, dan harga yang adil harus ditetapkan lewat kebijakan. Bukan sekadar berharap industri berjalan sendiri,” tegas politisi Fraksi Partai Golkar ini. •hal/um