Anggota Komisi V DPR RI, H. A. Bakri, usai Kunjungan Kerja Spesifik (Kunsfik) Komisi V DPR RI ke lokasi pembangunan Sekolah Rakyat Kota Jambi, Jambi, Kamis (29/1/2026). Foto: Munchen/Karisma.
PARLEMENTARIA, Jambi – Anggota Komisi V DPR RI, H. A. Bakri menegaskan komitmen DPR RI dalam mengawal percepatan pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kota Jambi yang didukung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Bakri menyampaikan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto yang sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya warga kurang mampu. Oleh karena itu, ia berharap pelaksanaannya dapat berjalan optimal dan tepat waktu.
“Hari ini saya bersama Pak Wali (Wali Kota Jambi) meninjau pembangunan Sekolah Rakyat yang dibantu melalui APBN. Kita berharap program dari Pak Prabowo ini dapat berjalan maksimal karena memang betul-betul dibutuhkan,” ujar Bakri kepada Parlementaria usai Kunjungan Kerja Spesifik (Kunsfik) Komisi V DPR RI ke lokasi pembangunan Sekolah Rakyat Kota Jambi, Jambi, Kamis (29/1/2026).
Ia juga mengapresiasi dukungan pemerintah daerah yang telah menyiapkan lahan seluas 5,5 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan program tersebut.
“Tentu kita berterima kasih kepada pemerintah kabupaten dan kota yang telah menyiapkan lahan. Harapan kami, pembangunan ini berjalan lancar dan ke depan semakin banyak program APBN yang dapat kita upayakan masuk ke Provinsi Jambi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Bakri menegaskan bahwa Komisi V DPR RI terus mendorong berbagai program infrastruktur dan perumahan berbasis APBN di Provinsi Jambi, di antaranya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pembangunan irigasi, serta Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah.
Terkait progres pembangunan Sekolah Rakyat, Bakri mengakui bahwa waktu pengerjaan yang relatif singkat menjadi tantangan tersendiri. Meski demikian, ia memastikan pengawasan akan diperketat agar target penyelesaian dapat tercapai sesuai jadwal.
“Waktunya tinggal sekitar lima bulan. Tadi kami menanyakan kepada rekanan kontraktor dan disampaikan tidak ada masalah. Namun, kami meminta kepada pihak PU agar pengawasannya lebih ketat,” tegas Politisi Fraksi PAN ini.
Bakri menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat direncanakan akan di-launching secara nasional oleh Presiden pada pertengahan tahun 2026. Provinsi Jambi sendiri mendapatkan dua titik pembangunan Sekolah Rakyat, masing-masing di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kota Jambi, dengan nilai anggaran yang cukup besar.
“Nilainya fantastis, hampir setengah triliun rupiah. Ini tentu harus kita kawal bersama agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ungkapnya.
Sementara itu, Wali Kota Jambi, Maulana, menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi V DPR RI terhadap pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Jambi. Menurutnya, program tersebut sangat dinantikan masyarakat, khususnya warga dari kelompok ekonomi terbawah.
“Kami, Pemerintah Kota Jambi, bersama seluruh masyarakat mengucapkan terima kasih atas dukungan Komisi V DPR RI. Sekolah Rakyat ini benar-benar ditunggu oleh warga kurang mampu,” ujarnya.
Maulana mengungkapkan bahwa sebanyak 1.080 anak dari kelompok Desil 1 akan diseleksi untuk menjadi peserta didik Sekolah Rakyat. Dengan konsep asrama dan kualitas pendidikan yang baik, program ini diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
“Ini luar biasa. Asramanya bagus, pendidikannya berstandar internasional. Sangat penting untuk menjaga dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” tutupnya. •mun/rdn