Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, saat memimpin agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Kantor Walikota Surakarta, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (29/1/2026). Foto: Um/Karisma
PARLEMENTARIA, Surakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, mengingatkan Badan Pusat Statistik (BPS) agar proses pendataan Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya terfokus pada wilayah-wilayah yang sudah maju atau memiliki potensi ekonomi baik. Menurutnya, jika dibiarkan maka akan berisiko menimbulkan gambaran yang bias terhadap kondisi Indonesia secara keseluruhan.
Hal itu disampaikan Esti saat mengikuti memimpin agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Kantor Walikota Surakarta, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Kamis (29/1/2026). Ia menegaskan, data BPS menjadi rujukan utama pemerintah dalam menyusun kebijakan, sehingga kualitas dan keterwakilan data harus benar-benar mencerminkan kondisi riil seluruh daerah.
“Jangan sampai yang didata hanya daerah yang kira-kira potensi ekonominya bagus, masyarakatnya sudah makmur, lalu itu dianggap mewakili keseluruhan hasil data BPS,” kata Esti.
Lagi pula, jika pendataan lebih banyak mengambil sampel dari wilayah-wilayah maju, maka potret ketimpangan, kemiskinan, dan persoalan sosial di daerah tertinggal bisa tidak terlihat secara utuh dalam statistik nasional. Maka dari itu, ia menekankan, hasil pendataan BPS tidak seharusnya diarahkan untuk menampilkan citra yang seolah-olah baik, melainkan harus menjadi cermin objektif kondisi bangsa, termasuk jika menunjukkan masih banyak pekerjaan rumah di berbagai daerah.
“Kita tidak perlu mengamankan hasil supaya kelihatan bagus. Yang kita butuhkan justru data yang akurat dan terpercaya,” ujarnya.
Dirinya juga menambahkan, data yang akurat akan menjadi dasar penentuan berbagai intervensi kebijakan pemerintah, mulai dari penanganan kemiskinan hingga penurunan angka stunting. “Kalau kemiskinan paling besar di mana, di situ harus ada penetrasi kebijakan. Kalau stunting tinggi di mana, itu yang harus diselesaikan. Semua itu dasarnya dari data,” katanya.
Oleh karena itu, Esti mendorong BPS berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan proses pendataan menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan seluruh wilayah secara proporsional. Ia pun meminta pemerintah daerah ikut memberikan pemahaman kepada masyarakat agar bersikap terbuka dan jujur saat didata oleh petugas sensus.
“Ini bagian dari tugas besar negara. Kalau datanya tidak mewakili kondisi sebenarnya, maka kebijakan yang dihasilkan juga tidak akan tepat sasaran,” pungkas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu. •um/aha