Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Ruang Rapat Komisi X, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026). Foto: Dhika/Mahendra.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi X DPR RI menekankan pentingnya penguatan riset kebencanaan dan pemerataan inovasi berbasis ilmu pengetahuan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Rapat tersebut membahas evaluasi kinerja Tahun Anggaran (TA) 2025, rencana kerja strategis TA 2026, serta kesiapan pelaksanaan program dan anggaran tahun 2026.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyampaikan bahwa DPR mengapresiasi capaian kinerja BRIN sepanjang 2025, baik dari sisi realisasi anggaran maupun produktivitas riset. Namun demikian, ia menegaskan perlunya langkah korektif dan penguatan arah kebijakan riset agar lebih berdampak langsung bagi masyarakat dan pembangunan nasional.
“Komisi X mengapresiasi kinerja BRIN, termasuk realisasi anggaran dan capaian publikasi. Tetapi ke depan, riset harus semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama dalam isu strategis seperti kebencanaan, pangan, dan pembangunan daerah,” ujar Lalu Hadrian di Ruang Rapat Komisi X, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Dalam evaluasi kinerja, Komisi X mencatat realisasi anggaran BRIN TA 2025 mencapai lebih dari 89 persen dari pagu setelah blokir. Capaian tersebut dinilai positif, namun DPR mendorong agar daya serap anggaran di tahun-tahun berikutnya semakin optimal dan berbanding lurus dengan peningkatan kinerja serta kualitas output riset.
Selain itu, Komisi X juga menyoroti pentingnya penguatan riset kebencanaan yang komprehensif dan aplikatif. Menurut Lalu Hadrian, riset kebencanaan tidak boleh berhenti pada tataran akademik, tetapi harus menjadi dasar ilmiah dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan penanggulangan bencana oleh kementerian dan lembaga terkait.
“Riset kebencanaan harus aplikatif. Hasil riset BRIN perlu diintegrasikan dengan sistem respons darurat nasional, termasuk pemanfaatan teknologi dan alat hasil riset untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana,” tegas Legislator Fraksi PKB tersebut.
Komisi X juga mendorong optimalisasi pemanfaatan alat dan inovasi hasil riset, seperti teknologi pemetaan dan deteksi, agar dapat digunakan secara maksimal dalam mitigasi dan penanganan bencana. Di sisi lain, DPR meminta BRIN menyediakan akses yang lebih terbuka terhadap dokumen mitigasi bencana dan data lingkungan hidup sebagai bagian dari upaya pencegahan risiko bencana di masa mendatang.
Dalam pembahasan rencana kerja strategis TA 2026, Lalu Hadrian menekankan pentingnya pemerataan riset di daerah, khususnya wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menurutnya, skema pendanaan riset afirmatif perlu diperkuat untuk meningkatkan kapasitas riset daerah dan mendorong pembangunan berbasis pengetahuan.
“Pemerataan riset menjadi kunci. Jangan sampai riset hanya terpusat di kota-kota besar, sementara daerah 3T tertinggal dalam akses inovasi dan teknologi,” ujar Politisi asal dapil NTB II.
Komisi X DPR RI menegaskan akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap BRIN agar kebijakan riset nasional selaras dengan visi pembangunan nasional, berorientasi pada kebutuhan masyarakat, serta mampu meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. •fa/gal