Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dalam Rapat Ketua Komisi V DPR RI Lasarus dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan seluruh mitra Komisi V DPR RI membahas penanganan pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat di Gedung Nusantara, Jakarta, Selasa.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyampaikan catatan terkait alokasi anggaran pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di tengah masifnya penanganan bencana alam. Lasarus menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh hanya fokus pada rehabilitasi pascabencana hingga melupakan pemeliharaan infrastruktur rutin di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Sabang hingga Merauke.
Hal ini menjadi perhatian lantaran munculnya risiko “bencana baru” berupa kerusakan infrastruktur yang meluas jika anggaran preservasi dialihkan secara besar-besaran untuk penanganan darurat. Menurutnya, konektivitas yang tidak terjaga akan berimplikasi langsung pada tingginya biaya logistik dan harga pangan di tingkat masyarakat.
“Kalau kita tidak pelihara, kemudian timbul bencana baru berupa jalan putus di mana-mana, ini akan menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Biaya angkut naik, keterlambatan waktu, dan seterusnya,” ujar Lasarus dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan seluruh mitra Komisi V DPR RI yang membahas penanganan pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Ia pun memberikan simulasi konkret mengenai kaitan antara infrastruktur dan ketahanan pangan. Sebagai contoh, sebutnya, harga beras dalam negeri yang sulit bersaing dengan beras impor akibat tingginya biaya produksi dan distribusi di daerah yang aksesnya tidak memadai.
“Kita harus meningkatkan pembangunan infrastruktur, menyentuh pusat-pusat produksi yang kondisinya hari ini tidak memadai. Mengakibatkan apa? Produksi biaya tinggi. Akhirnya harga beras di Bulog tidak bisa menandingi harga beras premium dari luar karena biaya produksi mereka lebih murah,” jelas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.
Menutup pernyataan, Lasarus meminta pemerintah untuk bersikap terbuka mengenai kondisi fiskal di internal kementerian. Komisi V DPR, tegasnya, berkomitmen agar rapat kerja tersebut tidak hanya terjebak pada pembahasan rehabilitasi dan rekonstruksi sesaat, namun juga melingkup pada strategi besar mempertahankan kemantapan infrastruktur nasional secara menyeluruh.
“Rapat ini penting karena kita tidak hanya bicara rehabilitasi pasca bencana, tapi juga melingkup secara keseluruhan kondisi infrastruktur di Indonesia hari ini. Jangan sampai kita larut dalam satu penanganan bencana, lalu lupa memelihara yang ada,” pungkas Lasarus. •YSW/um