Anggota Komisi XII DPR RI, Ramson Siagian usai Rapat Kerja Komisi XII dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (22/1/2026). Foto : Wanda/Andri.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI, Ramson Siagian, meluruskan klaim swasembada energi yang dinilai belum sepenuhnya terwujud. Ramson menegaskan adanya fakta bahwa meski kilang-kilang minyak di Indonesia telah selesai dibangun (Refinery Development Master Plan), ketergantungan terhadap impor minyak mentah (crude oil) masih sangat tinggi.
Hal itu disampaikannya dalam Rapat Kerja Komisi XII dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (22/1/2026).
“Kita belum betul-betul swasembada minyak. Kita punya konsumsi sekitar 1,6 juta barel per hari, tapi kita masih impor crude sekitar 1 juta barel per hari. Memang ada peningkatan lifting menjadi 605 ribu barel, tapi tetap penurunan lifting sangat signifikan sejak tahun 2004,” ujar Ramson.
Politisi Fraksi Partai Gerindra ini memperingatkan potensi ancaman geopolitik, seperti pemblokiran Selat Malaka, yang dapat melumpuhkan pasokan energi nasional jika Indonesia tidak segera meningkatkan produksi minyak dalam negeri. Menurutnya, kilang-kilang canggih milik Pertamina akan percuma jika tidak ada pasokan minyak mentah untuk diolah.
Sebagai solusi strategis, Ramson mendesak Menteri ESDM untuk segera mempercepat proses Revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) yang sudah berusia 25 tahun. Regulasi baru ini dinilai krusial untuk memberikan kepastian hukum dan insentif yang menarik bagi investor hulu migas, sehingga eksplorasi cadangan minyak baru dapat digenjot.
“Ruang untuk meningkatkan lifting minyak itu perlu diperbaiki atau direvisi yaitu Undang-Undang Migas. Ini perlu segera diproses Pak Menteri, agar investor eksplorasi-eksploitasi bisa meningkat. Kita tentu tidak mau tergantung pada impor 1 juta barel per hari selamanya,” tegasnya. •ipf, gal/rdn