Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay saat unjungan Kerja Spesifik ke Kampung Wisata Kranggan, Tangerang Selatan, Banten, Jumat (23/01/26). Foto: adi/Mahendra.
PARLEMENTARIA, Tangerang Selatan – Komisi VII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kampung Wisata Kranggan, Tangerang Selatan, Banten, dalam rangka melihat perkembangan desa wisata. Komisi VII menilai desa wisata tersebut memiliki potensi besar, tetapi masih membutuhkan dukungan agar dapat tumbuh mandiri.
“Setiap desa dan kampung wisata itu kegiatannya berbeda-beda. Ada yang sudah mandiri, ada juga yang masih berkembang, dan yang di sini kelihatannya memang masih membutuhkan dukungan,” ujar Saleh Partaonan Daulay kepada Parlementaria di Kampung Wisata Kranggan, Tangerang Selatan, Jumat (23/01/26).
Saleh menegaskan Komisi VII DPR RI hadir sebagai kerja nyata dalam melakukan fungsi pengawasan bertujuan untuk melihat kondisi di lapangan untuk memahami secara langsung aktivitas dan kebutuhan pengelola kampung wisata.
“Kami datang ke sini untuk melihat sebetulnya mereka yang bekerja di sini itu seperti apa, apa saja kegiatannya, dan apa yang masih dibutuhkan agar tempat ini bisa berkembang lebih baik,” ujar Politisi Fraksi PAN tersebut.
Selain sektor pariwisata, Komisi VII DPR RI juga mengapresiasi peran aktif masyarakat Kampung Wisata Kranggan dalam menjaga kelestarian Sungai Cisadane. Pengelola kampung wisata secara rutin terlibat dalam pembersihan sampah sungai.
“Mereka ikut serta membersihkan sampah-sampah karena memang tingkat polusi sampah di Sungai Cisadane ini besar sekali,” kata Saleh Ketua Tim Kunjungan Spesifik Komisi VII DPR RI.
Dalam dialog dengan pengelola, turut dibahas rencana relokasi Kampung Wisata Kranggan yang akan digeser ke arah hulu Sungai Cisadane. Saleh menekankan agar relokasi tidak menghilangkan keberadaan kampung wisata tersebut.
“Jangan sampai sudah dipindahkan, tapi malah tempat wisatanya hilang. Padahal ini sudah menjadi modal besar bagi masyarakat untuk membangun kampung wisata,” tegas Saleh.
Terkait pengembangan ke depan, Komisi VII DPR RI mendorong Kementerian Pariwisata untuk terlibat langsung dalam perencanaan program pascarelokasi Pengembangan desa dan kampung wisata agar harus tetap menjaga kreativitas dan inovasi masyarakat setempat. •adi/rdn