Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar saat membuka Rapat Kerja BK DPR RI Evaluasi Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Kerja Tahun 2026 yang digelar di Ruang Rapat KK II, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2026). Foto : Arief/Andri.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Dinamika global yang semakin kompleks menuntut seluruh lembaga, termasuk DPR RI, untuk bekerja lebih adaptif, efektif, dan responsif terhadap harapan publik. Dalam dua tahun terakhir, dunia dihadapkan pada krisis yang berlapis mulai dari konflik geopolitik di Ukraina, dinamika keamanan kawasan Indo-Pasifik, hingga ketegangan politik di Amerika Serikat dan Eropa. Seluruh kondisi tersebut, membentuk ekosistem ketidakpastian global yang berdampak langsung pada tuntutan kinerja Parlemen di berbagai negara.
Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar dalam arahannya saat membuka Rapat Kerja Badan Keahlian DPR RI Evaluasi Kinerja Tahun 2025 dan Rencana Kerja Tahun 2026 yang digelar di Ruang Rapat KK II, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2026).
“Dalam situasi seperti ini, posisi Parlemen menghadapi tuntutan yang jauh lebih berat dibandingkan periode sebelumnya. Harapan publik terhadap Parlemen meningkat sangat signifikan,” ujar Indra.
Lebih lanjut, Indra menyoroti dua tuntutan utama publik terhadap parlemen saat ini. Pertama, proses pengambilan keputusan yang lebih efisien, efektif, dan transparan. Kedua, keputusan-keputusan parlemen yang berorientasi pada keadilan sosial serta berdampak jangka panjang bagi keberlanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dalam konteks tersebut, ia menilai Badan Keahlian DPR RI memegang peran strategis sebagai “dapur kualitas” bagi lembaga perwakilan rakyat. Badan Keahlian dituntut tidak hanya mendukung secara administratif, tetapi juga mampu membaca dan mengantisipasi krisis multidimensi di masa depan.
“Walaupun secara struktural berada di bawah Sekretariat Jenderal, ke depan Badan Keahlian perlu memiliki ide-ide segar agar lebih lincah. Kita bisa belajar dari praktik di negara lain, seperti Korea, bagaimana lembaga pendukung Parlemen mampu bergerak cepat dan adaptif,” jelasnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Keahlian DPR RI Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono dalam sambutannya menegaskan tiga nilai utama yang harus menjadi pedoman kerja seluruh jajaran Badan Keahlian, yakni ketepatan waktu, kualitas dukungan keahlian, dan dampak nyata dari setiap produk yang dihasilkan.
“Rapat kerja ini bukan sekadar agenda rutin, tetapi ruang refleksi dan konsolidasi untuk memastikan setiap produk keahlian benar-benar berdampak bagi kinerja DPR RI,” ujar Bayu di hadapan 302 pegawai Badan Keahlian.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi seluruh jajaran sepanjang tahun 2025, sekaligus mengajak seluruh unit kerja untuk bergerak serempak dan berdampak dalam mendukung transformasi DPR RI di tahun 2026.
Rapat kerja tersebut turut dihadiri para Deputi, Inspektur Utama, Kepala Pusat, pejabat fungsional keahlian, serta secara khusus Kepala Badan Keahlian DPR RI periode 2020–2025 Dr. Inosentius Samsul, yang dijadwalkan akan dilantik sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi pada Februari 2026 mendatang. •pun/rdn