Deputi Administrasi Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI, Rahmad Budiaji, saat menghadiri Rapat Anggota Khusus (RAK) Koperasi Pegawai DPR RI Tahun Anggaran 2025 di Gedung Serbaguna Masjid Baiturrahman, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (17/12/2025). Foto : Farhan/Han.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Deputi Administrasi Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Rahmad Budiaji menegaskan komitmen lingkungan DPR RI dalam mendukung kebijakan sertifikasi halal bagi pelaku usaha, khususnya UMKM binaan koperasi pegawai DPR RI.
Menurut Rahmad, pemerintah telah menetapkan kebijakan bahwa seluruh pelaku usaha UMKM yang bergerak di bidang makanan dan minuman wajib memiliki sertifikasi halal paling lambat pada 2026. Oleh karena itu, langkah koperasi pegawai DPR RI dalam memenuhi ketentuan tersebut menjadi bagian dari komitmen bersama.
“Pemerintah sudah menetapkan kebijakan dari 2024 untuk seluruh usaha UMKM yang kaitannya dengan produk makanan dan sebagainya itu bersertifikasi halal paling lambat di 2026. Alhamdulillah, hari ini (UMKM binaan koperasi pegawai Setjen DPR RI) sudah dinyatakan lolos dan mendapatkan sertifikasi halal,” ujar Rahmad kepada Parlementaria usai menghadiri Rapat Anggota Khusus (RAK) Koperasi Pegawai DPR RI Tahun Anggaran 2025 di Gedung Serbaguna Masjid Baiturrahman, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (17/12/2025).
Rahmad menegaskan, sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan aspek keagamaan, tetapi juga menyangkut kualitas dan kesehatan produk yang dikonsumsi masyarakat. Menurutnya, kesadaran akan pentingnya makanan halal dan sehat perlu terus dibangun di lingkungan DPR RI, MPR RI, dan DPD RI.
Terkait perkembangan koperasi pegawai, Rahmad menyebut proses sertifikasi halal tersebut telah melalui tahapan panjang. Koperasi pegawai DPR RI, kata dia, telah menjalin kerja sama dengan PT Sucofindo selama beberapa bulan terakhir.
“Kami bersyukur karena Sucofindo memberikan dukungan penuh, termasuk menggratiskan biaya sertifikasi. (Sertifikasinya) tidak langsung keluar hari ini, tapi ada survei, ada pendampingan, sampai kemudian (nanti) dinyatakan lolos,” jelasnya.
Lebih lanjut, Rahmad menegaskan Setjen DPR RI akan terus mendukung penguatan koperasi pegawai, baik dari sisi pembinaan, pengembangan usaha, maupun peningkatan integritas dan tata kelola. Dukungan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi anggota koperasi dan UMKM binaannya.
“Kami akan terus berupaya mendorong penguatan koperasi pegawai, mulai dari pembinaan hingga pengembangan usaha, dengan tetap menjunjung integritas,” pungkas Rahmad. •ecd/rdn