E-Media DPR RI

Miliki Potensi Besar, Sayangnya APK Perguruan Tinggi Banyuasin Masih Rendah

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian saat membuka diskusi dalam Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI bersama Bupati Banyumasin serta mitra kerja Komisi X lainnya beserta jajaran di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu (10/12/2025). Foto: Gal/Arifman.
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian saat membuka diskusi dalam Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI bersama Bupati Banyumasin serta mitra kerja Komisi X lainnya beserta jajaran di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu (10/12/2025). Foto: Gal/Arifman.


PARLEMENTARIA
Banyuasin — Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyayangkan Kabupaten Banyuasin yang memiliki potensi besar untuk maju, tetapi Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tingginya masih rendah. 

“Sebagian besar masyarakat di sini masih tamat SD atau kurang. Artinya, kita masih membutuhkan bukan saja tenaga guru dan sarana prasarana, tetapi juga perlu memperkuat kesempatan akses pendidikannya,” ujarnya saat membuka diskusi dalam Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI bersama Bupati Banyumasin serta mitra kerja Komisi X lainnya beserta jajaran di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu (10/12/2025).

Diketahui data statistik menunjukkan ketimpangan kualitas pendidikan yang masih signifikan di Kabupaten Banyuasin. Dari total sekitar 888 ribu penduduk Banyuasin, hanya 3,66% yang menamatkan pendidikan hingga perguruan tinggi. Sebaliknya, lebih dari 69% penduduk hanya menamatkan SD atau bahkan di bawahnya.

Untuk itu, Politisi Fraksi Partai Golkar itu meminta dukungan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan pendidikan untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi yang saat ini baru mencapai 3,66%.

“Mohon bantuannya agar APK pendidikan tinggi di Banyuasin jangan sampai tetap di angka 3,66%. Masalahnya di mana? Mari kita cari bersama solusinya,” tanyanya.

Lanjutnya, Ia mempertanyakan sejauh mana program beasiswa di daerah Banyuasin berjalan dan sejauh mana pemerintah kabupaten berkolaborasi dengan pemerintah pusat dalam menyediakan akses pendidikan tinggi. Serta mendorong pemerintah daerah menciptakan inovasi untuk mempercepat peningkatan kualitas SDM. Ia meminta Bupati dan perangkat daerah mengidentifikasi kebutuhan riset maupun peralatan yang diperlukan.

“Kalau Bapak membutuhkan riset atau peralatan tertentu, sampaikan saja. Kami akan teruskan kepada Kepala BRIN yang baru, yang juga sangat bersemangat membantu daerah,” jelasnya. •gal/aha