Foto bersama Tim Kunjungan Spesifik usai pertemuan di Badung, Bali, Jumat (5/12/2025). Foto: Nadya/vel.
PARLEMENTARIA, Badung— Komisi VI DPR RI menyatakan bahwa keamanan siber menjadi titik paling rawan saat Nataru, ketika transaksi elektronik meningkat tajam dan ancaman pencurian data digital makin massif. Dalam Kunjungan Spesifik di Badung, Bali, DPR meminta Himbara memastikan sistem keamanan berlapis berjalan tanpa celah.
Anggota Komisi VI DPR RI GM Totok Hedisantosa menyebut bahwa kecanggihan pencurian digital sering lebih cepat dari teknologi keamanan bank. “Pencuri itu selalu satu langkah lebih pintar. Karena itu, sistem keamanan siber harus terus diperbarui, tidak bisa hanya mengandalkan momen Nataru saja. Harus berjaga setiap saat,” tegasnya kepada Parlementaria di Badung, Bali, Jumat (5/12/2025).
Hal senada disampaikan Ketua Tim Rapat Kunspek yang juga Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan, yang menilai penguatan cybersecurity dan edukasi digital merupakan prioritas. “Keamanan siber dan digitalisasi harus dipelajari terus-menerus. Layanan harus canggih, aman, dan mudah diterima masyarakat,” ujarnya. Ia meminta perbankan memperluas sosialisasi bahaya penipuan APK, OTP, CVV, hingga phishing.
Paparan IT Mandiri menunjukkan penerapan 5 layer of defense, mulai dari firewall internal–eksternal, SOC 24/7, SIEM monitoring, hingga CISO Office sebagai “sniper” anti-cyber threat. BNI menambah kapasitas server pada masa puncak transaksi, menerapkan freeze period 18 Desember–7 Januari, serta mengoperasikan Command Center dan Cybersecurity 24/7 dengan 420 personel gabungan internal–partner.
Komisi VI menegaskan bahwa keamanan siber merupakan hak dasar nasabah dan kewajiban negara mengawalnya. DPR meminta setiap bank meningkatkan literasi digital, terutama karena perilaku transaksi masyarakat beralih ke aplikasi mobile dan QRIS. Upaya mitigasi ini sesuai dengan mandat pengawasan DPR sebagaimana diatur dalam TOR dan sambutan resmi Ketua Tim. •ndy/aha