Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal. Foto: Dok/vel.
PARLEMENTARIA, Denpasar – Dalam agenda kunjungan kerja spesifik di Denpasar, Bali, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Muhammad Hanif Dhakiri, menegaskan perlunya reformulasi skema Public Service Obligation (PSO) bagi PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI). Kunjungan ini dilakukan untuk mendalami tantangan yang dihadapi PELNI dalam pengelolaan layanan publik dan upaya peremajaan armada.
“Ya, hari ini kita melakukan kunjungan kerja ke Denpasar salah satunya bertemu dengan PT PELNI. Kita membahas mengenai PSO yang ada di PELNI. Pada tahun 2025, PT PELNI menerima sekitar Rp2,3 triliun dana PSO dari APBN, dan tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari teman-teman PELNI,” ujar Hanif, Sabtu (6/12/2025).
Ia menjelaskan bahwa meskipun kinerja PELNI secara keseluruhan membaik dari tahun ke tahun, terdapat empat tantangan besar yang perlu segera ditangani. Salah satunya terkait profit operasional perusahaan yang belum cukup menopang kebutuhan investasi jangka panjang.
“Cash operating profit mereka belum cukup. Untuk meremajakan satu kapal saja, PELNI membutuhkan waktu hingga 15 tahun. Ini tentu menjadi masalah. Selain itu, funding gap untuk penggantian satu kapal mencapai Rp3,86 triliun. Kapasitas pendanaan mereka terbatas, dan minat kreditur untuk terlibat dalam investasi di PELNI juga rendah,” jelasnya.
Hanif menekankan bahwa skema PSO yang berlaku saat ini perlu dikaji ulang untuk memastikan PELNI mendapatkan dukungan optimal, baik dalam aspek pelayanan publik maupun kesehatan korporasi. “Ke depan kita mendorong agar PELNI bisa terus memperbaiki kinerjanya. Skema PSO mungkin perlu kita evaluasi lagi agar bisa membantu PELNI, terutama untuk peremajaan kapal-kapalnya yang sudah masuk kategori tua. Dengan begitu layanan publik tetap terjaga, dan secara korporasi perusahaan semakin sehat,” tambahnya.
Sebagai tindak lanjut, DPR RI akan memanggil kembali sejumlah pihak terkait, termasuk PT PELNI, untuk pendalaman lebih lanjut mengenai desain PSO yang ideal. “Nanti kita akan panggil kembali Danantara maupun PT PELNI untuk mendalami masalah PSO ini, sehingga kita benar-benar bisa menemukan skema yang paling pas. Apakah nantinya PSO hanya dua lajur—untuk layanan penumpang sekaligus investasi—atau ada model lain yang lebih tepat,” ujarnya.
Hanif juga menyoroti posisi strategis PELNI dalam sektor logistik nasional yang tetap bertumbuh meski kondisi ekonomi global tengah menantang. “PELNI ini entitas bisnis pemerintah yang sangat strategis. Sektor logistik terus berkembang bahkan di masa ekonomi sulit. Sangat sulit dipahami kalau PELNI tidak berkembang lebih cepat. Karena itu kita apresiasi kinerja PELNI dan mendorong agar mereka memperoleh dukungan politik dan penganggaran yang lebih memadai,” tutup Hanif. •gys/aha