Ketua Tim Kunspek Komisi VIII, Lisda Hendrajoni, saat menyerahkan bantuan secara simbolis ketika meninjau Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat, sabtu (6/12/2025). Foto: Eno/vel
PARLEMENTARIA, Pesisir Selatan — Komisi VIII DPR RI menyoroti keterlambatan distribusi bantuan ke wilayah terisolasi di Kabupaten Pesisir Selatan, khususnya Kecamatan Bayang Utara, yang hingga kini masih sulit diakses akibat jalan dan jembatan yang putus. Ketua Tim Kunspek Komisi VIII, Lisda Hendrajoni, menilai situasi lapangan membutuhkan penanganan lebih agresif dari pemerintah pusat.
“Kami sudah melihat langsung kondisinya. Jalannya putus, jembatannya putus, dan longsor terjadi di banyak titik. Ini membuat ribuan warga di dalam sana hampir tidak bisa menerima bantuan kalau tidak melalui helikopter,” ujar Lisda pada saat meninjau Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat, sabtu (6/12/2025). Ia menyebut bahwa kondisi ini telah berlangsung lebih dari 10 hari, membuat masyarakat berada dalam situasi yang rentan.
Komisi VIII menilai, percepatan mobilisasi alat berat, tenaga teknis, dan logistik harus dilakukan segera. Lisda kembali menekankan pentingnya status bencana nasional agar koordinasi lintas instansi dapat berjalan lebih cepat dan efisien. “Masalahnya bukan status, tapi tindakan di lapangan harus cepat. Ribuan KK masih terisolasi, kita tidak tahu nasib mereka kalau akses tak dibuka,” katanya.
Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, menambahkan bahwa kerusakan infrastruktur tersebar di 11 kecamatan, mulai dari jalan retak, rumah ibadah rusak, fasilitas pendidikan terdampak, hingga irigasi yang lumpuh. Ia menyebut bahwa alat berat dari provinsi sudah masuk, namun empat nagari terdalam belum bisa dijangkau sehingga penanganan masih dilakukan secara manual oleh relawan.
Sementara itu, Komisi VIII memastikan akan mendorong penguatan bantuan dari BNPB, Kemensos, dan mitra kerja lainnya, sembari terus memantau perkembangan lapangan. Lisda menegaskan bahwa percepatan akses menuju titik-titik terdampak menjadi prioritas utama. “Kami ingin memastikan masyarakat tidak dibiarkan menunggu terlalu lama. Intervensi pusat harus lebih cepat agar pemulihan bisa berjalan,” ujarnya. •eno/aha