Anggota Komisi IX DPR RI Heru Tjahjono saat mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi IX DPR RI ke Kabupaten Bandung, Senin (1/12/2025). Foto: Eko/vel.
PARLEMENTARIA, Bandung — Dalam kegiatan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi IX DPR RI ke Kabupaten Bandung, Senin (1/12/2025) untuk melakukan pemantauan langsung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Anggota Komisi IX DPR RI Heru Tjahjono menekankan pentingnya pembentukan Satuan Tugas (Satgas) di tingkat kabupaten sebagai salah satu syarat agar program MBG berjalan aman, merata, dan berkualitas.
Menurut Heru, usulan Satgas ini datang dari Komisi IX dan harus diikuti dengan pendanaan dari pemerintah daerah. “Jadi Satgas itu terbentuk atas permintaan dari Komisi IX, harus ada Satgas. … Dan apakah Satgasnya itu anggaranya dari Pak Sekda? Kalau belum harusnya Pak Sekda minta,” ujarnya dalam pernyataan kepada Sekda Kabupaten Bandung.
Heru menjelaskan lebih lanjut bahwa idealnya kebutuhan anggaran untuk Satgas tersebut di Kabupaten Bandung diperkirakan sekitar Rp 5 miliar per tahun. Anggaran ini untuk menutupi biaya operasional Satgas, seperti pengawasan distribusi makanan, patroli lapangan oleh Babinsa, Babinkamtibmas, pemeriksaan dari Dinas Kesehatan maupun Badan POM, serta kegiatan rapat koordinasi antar pemangku kebijakan. “Itu untuk honornya, mungkin bukan honor, ongkosnya Babinsa, Babinkamtibmas dan lain-lain ke lapangan.”
Heru menegaskan bahwa tanpa ketersediaan anggaran, Satgas tidak bisa bergerak, sehingga pengawasan terhadap keamanan dan distribusi makanan bergizi bisa lemah. “Kalau Bapak tidak punya uang, tidak ada anggaran, Bapak tidak bisa bergerak.”
Lebih lanjut, dia menyebut bila di Kabupaten Bandung kemampuan fiskalnya cukup — meskipun setelah pemotongan — maka pemerintah daerah sebaiknya mengalokasikan anggaran tersebut agar MBG terlaksana dengan baik dan risiko seperti keracunan makanan bisa diminimalisir. Heru juga meminta agar Sekda, Dinas Kesehatan, Badan POM dan lembaga terkait lain bersiap, termasuk menyiapkan respons cepat seperti ambulans jika terjadi dugaan keracunan.
Pernyataan ini menjadi bagian dari upaya pengawasan Komisi IX terhadap MBG. Program MBG sendiri telah mendapat dukungan penuh dari Komisi IX sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan masyarakat — terutama anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Dengan dorongan agar pemerintah daerah menyediakan Satgas dan pendanaan yang memadai, Heru berharap pelaksanaan MBG di Kabupaten Bandung tidak hanya menjangkau secara luas, tetapi juga aman, higienis, dan sesuai standar gizi serta keamanan pangan. •ssb/aha