Anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati usai menghadiri undangan OJK dalam kegiatan “National Financial Health Event 2025” di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan RI pada Kamis (27/11/2025). Foto : Ist/Andri
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati mengapresiasi sinergi antara OJK dan Komisi XI DPR untuk memperkuat kesehatan finansial dan perlindungan konsumen di tengah masifnya transformasi digital. Sebab itu, ia sepakat upaya literasi dan perilaku keuangan yang sehat di seluruh lapisan masyarakat, khususnya segmen prioritas.
Pernyataan ini disampaikan kepada Parlementaria melalui rilis usai menghadiri undangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam kegiatan “National Financial Health Event 2025”. Acara ini diselenggarakan bertepatan dengan momen kunjungan Ratu Kerajaan Belanda, Máxima, selaku United Nations Secretary General’s Special Advocate (UNSGSA) for Financial Health ke Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan RI pada Kamis (27/11/2025).
“Kontribusi financial health (kesehatan keuangan) sangat penting terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing ekonomi Indonesia, terutama di era transformasi digital,” ujar Anis.
Tidak hanya itu saja, ia menyoroti pesatnya perkembangan layanan jasa keuangan digital. Baginya, usaha ini juga memerlukan pengawasan yang ketat dan upaya edukasi yang masif agar masyarakat terhindar dari risiko penipuan dan jeratan investasi ilegal.
“Komisi XI DPR RI akan terus mendorong OJK agar fokus pada Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), Edukasi, dan Perlindungan Konsumen. Kesehatan finansial tidak akan tercapai tanpa adanya rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem jasa keuangan,” pungkas Politisi Fraksi PKS itu.
Sebagai informasi, Tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia terus menunjukkan perbaikan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS), indeks literasi keuangan nasional kini berada pada level 66,46 persen, sementara indeks inklusi keuangan mencapai 80,51 persen.
Angka-angka ini menegaskan bahwa akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal terus meluas, diikuti dengan pemahaman yang semakin matang mengenai pengelolaan keuangan dan penggunaan produk keuangan. Meski demikian, data tahun 2025 juga menampilkan ketimpangan yang perlu menjadi perhatian.
Literasi dan inklusi di wilayah perkotaan masih jauh lebih tinggi dibanding pedesaan. Di kota, tingkat literasi mencapai sekitar 70,89 persen, sementara di desa hanya 59,60 persen. Selain itu, peningkatan literasi tidak terjadi merata di seluruh sektor jasa keuangan. Perbankan tetap menjadi layanan paling dipahami dan paling mudah diakses, namun sektor seperti asuransi, lembaga keuangan mikro, fintech, dan terutama pasar modal masih tertinggal. •um/aha