Ketua Komisi V DPR RI Lasarus saat memimpin rapat yang digelar di Ruang Rapat Komisi V, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (26/11/2025). Foto : Sari/Andri.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi V DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum dalam rangka pembahasan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2024. Selain isu utama terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, Komisi V turut menyoroti secara khusus kesiapan infrastruktur nasional menjelang periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyampaikan bahwa Kementerian PUPR memiliki peran strategis, terutama terkait kesiapan infrastruktur sektor darat yang menjadi salah satu penopang utama mobilitas masyarakat. Komisi V menekankan pentingnya penyelesaian preservasi jalan nasional, terutama pada jalur-jalur utama, demi memastikan kelancaran arus lalu lintas selama puncak pergerakan Nataru.
“Dalam waktu dekat kita memasuki periode Natal dan Tahun Baru. Kami berharap Kementerian Pekerjaan Umum memastikan seluruh infrastruktur, khususnya preservasi jalan, dalam kondisi mantap. Ditjen Bina Marga perlu memastikan kesiapan maksimal jelang Nataru,” tegas Lasarus saat memimpin rapat yang digelar di Ruang Rapat Komisi V, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (26/11/2025).
Lebih lanjut, Lasarus juga mengingatkan bahwa karakteristik lonjakan pergerakan masyarakat dan barang pada Nataru hampir setara dengan periode Lebaran. Ia menyoroti pengalaman sebelumnya ketika kemacetan parah pada masa Nataru berujung pada mundurnya Dirjen Perhubungan Darat, sebagai pelajaran penting tentang pentingnya antisipasi dini.
“Kita pernah mengalami kemacetan ekstrem karena kurangnya antisipasi dan lemahnya koordinasi antar kementerian. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah ekstra seperti penghentian sementara pekerjaan konstruksi, pengutamaan jalur fungsional, serta kesepakatan mengenai pengaturan angkutan logistik,” ujarnya.
Lasarus juga menilai persoalan kemacetan Nataru merupakan isu berulang yang belum menemukan penyelesaian komprehensif. Meski infrastruktur terus bertambah, pola dan koordinasi penanganan dinilai masih belum menunjukkan perubahan signifikan.
“Ini masalah menahun yang selalu kita bahas, tetapi setiap tahun kejadian serupa terus terulang. Hampir tidak ada perubahan berarti dalam pola penanganannya,” tandasnya.
Secara khusus, Lasarus menyoroti jalur Pantai Utara (Pantura) Jawa sebagai jalur vital ketika Tol Trans-Jawa mengalami kepadatan tinggi. Dengan sejumlah pekerjaan yang sebelumnya terhambat kini mulai terbuka, Lasarus mengingatkan Kementerian PUPR memastikan Pantura siap sepenuhnya pada akhir tahun ini.
“Pantura harus betul-betul siap preservasinya. Meskipun jaringan jalan tol semakin banyak, faktanya ketika pergerakan besar terjadi, tol penuh, arteri juga penuh. Pantura menjadi alternatif utama yang harus benar-benar siap,” tegasnya.
Menutup pembahasan, Lasarus kembali menegaskan pentingnya peran Kementerian PUPR dalam mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama Nataru, selaras dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Pekerjaan Umum. •pun/aha