Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Yevri Hanteru Sitorus saat kunjungan kerja Panitia Kerja Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara Komisi II DPR RI di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (26/11/2025). Foto : Farhan/Andri
PARLEMENTARIA, Sambas – Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, menilai pemerintah belum menunjukkan keseriusan dalam menangani persoalan pembangunan kawasan perbatasan. Pernyataan tersebut disampaikan saat kunjungan kerja Panitia Kerja Pengelolaan Perbatasan Wilayah Negara Komisi II DPR RI di Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (26/11/2025).
Deddy mengatakan bahwa dari dua kali kunjungan ke daerah perbatasan yang ia ikuti, persoalan yang dihadapi masyarakat selalu sama dan tidak kunjung terselesaikan. Menurutnya, akar masalah utama terletak pada ketiadaan perencanaan, penganggaran, dan kebijakan yang rinci dari pemerintah pusat.
“Persoalannya itu-itu saja. Negara belum serius mengurus perbatasan. Tidak ada perencanaan yang detail, tidak ada penganggaran yang detail, dan tidak ada kebijakan yang detail,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa problem yang terus berulang di perbatasan meliputi kebutuhan dasar seperti infrastruktur, kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Seluruh persoalan itu muncul hampir di seluruh kawasan perbatasan Indonesia.
Karena itu, Deddy mendorong Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) untuk mensinergikan kementerian-kementerian terkait demi merumuskan strategi pembangunan perbatasan yang tepat dan komprehensif.
“BNPP harus menjadi motor sinergi semua kementerian terkait untuk memikirkan strategi yang benar dalam membangun perbatasan. Tapi keberhasilan itu hanya terjadi kalau daerah juga aktif,” tegasnya.
Menurut Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut, Pemerintah Provinsi memiliki peran penting dalam mengorganisasi para kepala daerah agar dapat bekerja bersama membangun kawasan perbatasan masing-masing. Ia menilai pembangunan tidak mungkin hanya mengandalkan pusat, namun juga tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada daerah.
“Ini harus ada kolaborasi. Provinsi harus menggerakkan kabupaten/kotanya. Tidak bisa hanya berharap pusat saja atau daerah saja. Semua harus sinergi,” tambahnya.
Lebih jauh, iapun menekankan pentingnya pembangunan perbatasan sebagai satu kesatuan ekosistem, bukan sekadar pembangunan fisik Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Menurutnya, negara harus mampu menunjukkan kepada dunia bahwa perbatasan adalah beranda depan Indonesia.
“Membangun PLBN itu tidak cukup hanya fisiknya. Kita harus membangun ekosistem yang menunjukkan bahwa perbatasan benar-benar berperan sebagai beranda depan negara,” katanya.
Ia mencontohkan kondisi serupa tidak hanya terjadi di Sambas, tetapi juga di Sintang, Papua, dan daerah perbatasan lainnya.
Deddy berharap persoalan pembangunan perbatasan ini dapat sampai ke Presiden agar menjadi kebijakan nasional. Namun ia menekankan bahwa hal itu harus diawali oleh inisiatif daerah untuk menentukan kebutuhan dan strategi pembangunan masing-masing wilayah.
“Harapan saya masalah ini sampai ke Presiden sehingga jadi kebijakan nasional. Tapi daerah juga harus punya inisiatif dulu, tahu apa yang dibutuhkan wilayahnya. Setelah itu harus ada sinergi antarkementerian seperti Kementerian Keuangan, Bappenas, PUPR, dan kementerian lain yang terlibat,” pungkasnya. •mfn/aha