Anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri. Foto : Oji/Andri.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri, mengapresiasi capaian produksi beras nasional yang diproyeksikan mencapai 34 juta ton tahun ini. Menurutnya, momen tersebut menjadi era kebangkitan pertanian di era Presiden Prabowo.
“Fakta empiris di lapangan menunjukkan kita insya Allah mencapai swasembada beras tahun ini dengan produksi 34 sekian juta ton, sementara konsumsi hanya sekitar 31 juta ton,” ujar Rokhmin, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025),
Namun, ia mengkritik adanya kesenjangan antara peningkatan produksi beras dengan kesejahteraan petani. Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), pendapatan petani merupakan yang terendah dibanding rata-rata nasional, yaitu sebesar Rp 2,4 juta per bulan.
“Pendapatan petani sampai saat ini masih terendah, sekitar Rp 2,4 juta per bulan, sedangkan rata-rata nasional Rp 2,7 juta,” tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.
Rokhmin menambahkan bahwa tolak ukur kesejahteraan petani tidak cukup hanya berbasis Nilai Tukar Petani (NTP), tetapi juga mempertimbangkan real income. Ia menyebutkan standar Bank Dunia terhadap pendapatan layak bagi petani berkisar Rp 7,5 juta per bulan.
“Yang dimaksud petani sejahtera menurut Bank Dunia itu kalau pendapatannya Rp 7,5 juta per bulan,” jelas Guru Besar Kelautan dan Perikanan IPB University Bogor ini.
Karena itu, Rokhmin mendesak Kementerian Pertanian untuk memperkuat upaya peningkatan pendapatan petani. “Tolong terus upayakan agar kesejahteraan petani itu meningkat, bukan hanya berdasarkan NTP tetapi real income mereka,” kara Rokhim.
Ia juga meminta pemerintah untuk tidak berhenti pada swasembada beras, tetapi juga memperluas komoditas lain yang berpotensi meningkatkan produksi nasional. “Swasembada pangan jangan hanya beras, tetapi juga komoditas penting seperti jagung, gula, dan daging,” pungkasnya. •fr/rdn