Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Dony Maryadi Oekon, saat memimpin pertemuan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi XII DPR RI di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Jumat (21/11/2025). Foto: Wilga/vel.
PARLEMENTARIA, Palangkaraya – Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Dony Maryadi Oekon, menegaskan pentingnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyiapkan strategi pendapatan asli daerah (PAD) jangka panjang di tengah isu transisi energi global. Hal itu disampaikannya saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi XII DPR RI di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Jumat malam (21/11/2025).
“Pastinya (persoalan transisi energi global) akan berpengaruh masalah PAD tadi ya. Tapi ini kan pasti panjang kebutuhan batubara. Hari ini saja kita masih memiliki 68 persen energi yang masih bergantung pada batubara. Tapi kita tetap harus memikirkan, waktunya memang masih Panjang (tidak akan berpengaruh ke) pendapatan mereka (dalam waktu singkat), namun daerah harus memikirkan apa yang harus mereka lakukan ke depan (dalam menghadapi persoalan transisi energi global),” ujar Dony pada Parlementaria usai pertemuan.
Ia menjelaskan, meski cadangan (reserve) batubara nasional masih mencukupi untuk lebih dari 100 tahun, pemerintah tidak boleh lengah dalam menghadapi perubahan kebijakan energi dunia. Menurutnya, isu transisi energi menuju energi bersih akan membawa konsekuensi terhadap penerimaan daerah yang selama ini bergantung pada sektor pertambangan.
“Reserve yang kita punya itu mampu, tapi what next itu juga harus dipikirkan. Pemerintah pusat dan daerah harus mempersiapkan langkah apa lagi yang bisa dilakukan untuk menjaga PAD mereka nantinya,” tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Dony menambahkan, penurunan permintaan batubara secara global lambat laun akan terjadi seiring target transisi energi. Karena itu, ia menilai perlu adanya kolaborasi lintas sektor untuk merumuskan sumber ekonomi alternatif yang berkelanjutan bagi daerah-daerah penghasil tambang, termasuk Kalimantan Tengah.
“Sekarang kita harus sama-sama dengan pemerintah dan pemerintah daerah memikirkan apa lagi yang bisa mereka lakukan untuk menjaga PAD mereka nantinya,” pungkasnya. •we/rdn