Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, saat memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi VII ke fasilitas produksi perusahaan tersebut di Gresik, Jawa Timur, Kamis (20/11/2025). Foto: Mario/vel.
PARLEMENTARIA, Gresik – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menegaskan bahwa persoalan pasokan gas masih menjadi kendala utama bagi banyak industri nasional, termasuk PT Petrokimia Gresik. Hal ini disampaikan Evita saat memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi VII ke fasilitas produksi perusahaan tersebut di Gresik, Jawa Timur, Kamis (20/11/2025)
Evita menjelaskan bahwa perhatian pemerintah, khususnya Presiden, tengah fokus pada upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Salah satu aspek yang sangat menentukan keberhasilan sektor pangan adalah ketersediaan pupuk. “Saat ini sedang musim tanam, sehingga ketersediaan pupuk bagi petani harus benar-benar terjamin,” ujar Evita dalam pertemuan.
Lebih lanjut, Legislator dapil Jawa Tengah III ini mengungkapkan bahwa Komisi VII sedang menjalankan Panitia Kerja (Panja) Daya Saing untuk mendorong peningkatan daya saing industri nasional, baik di tingkat domestik maupun global. Namun, hampir semua industri yang dikunjungi Komisi VII menghadapi masalah yang sama, yakni pasokan dan kontrak gas.
“Masalah gas ini sudah berlangsung sejak lama. Bahkan ketika saya masih di Komisi VI lima tahun lalu, isu yang sama juga muncul dan sampai sekarang belum terselesaikan,” katanya. Ia menilai penyelesaian persoalan ini tidak dapat ditangani oleh satu kementerian saja, melainkan memerlukan koordinasi lintas sektor.
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini juga mendorong agar Kementerian Perindustrian dapat mengambil peran sebagai koordinator untuk mengajak kementerian dan lembaga terkait duduk bersama mencari solusi menyeluruh. “Ego sektoral harus disingkirkan. Yang kita perlukan adalah kerja lintas sektoral yang konkret dan fokus pada penyelesaian masalah,” tegasnya.
Terkait pasokan gas, Evita menilai pemerintah perlu menentukan kebijakan yang tegas. Jika produksi gas dalam negeri belum mencukupi, maka opsi impor harus dipertimbangkan. Sebaliknya, jika belum mampu memenuhi kebutuhan industri nasional, maka ekspor gas sebaiknya ditahan sementara. “Pilihannya sebenarnya hanya itu sampai kebutuhan dalam negeri kita benar-benar terpenuhi,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kontrak pasokan gas yang dinilai terlalu pendek dan menyulitkan industri melakukan investasi jangka panjang. Kontrak yang diperpanjang setiap tahun dinilai tidak memberikan kepastian bagi pelaku industri. “Permudah prosesnya, buat kontrak jangka panjang agar industri bisa merencanakan investasinya,” tutup Evita. •mar/rdn