Wakil Ketua Komisi VI DPR, Adisatrya Suryo Sulisto, saat bertukar cinderamata usai pertemuan dengan Danantara, BP BUMN, PT Pertamina Gas Negara (PGN) Tbk, serta Pertamina EP di Sidoarjo, Sabtu (22/11/2025). Foto: Oji/vel.
PARLEMENTARIA, Sidoarjo —Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI melakukan pertemuan dengan Danantara, Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN), PT Pertamina Gas Negara (PGN) Tbk, serta Pertamina EP di Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu (22/11/2025). Pertemuan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR, Adisatrya Suryo Sulisto, guna membahas capaian kinerja perusahaan serta rencana ekspansi bisnis ke depan, khususnya terkait pengembangan jaringan gas (jargas).
“Kunjungan kerja spesifik kali ini kami berdiskusi dengan Danantara, BP BUMN dan juga dua BUMN yaitu Pertamina EP dan PT PGN Tbk. Sangat menarik diskusinya, terutama terkait jargas yang kami dukung untuk terus ekspansi,” ujar Adisatrya kepada Parlementaria usai pertemuan.
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut mengungkapkan bahwa pengembangan jargas menghadapi berbagai tantangan, khususnya dari sisi finansial. Meski penting untuk mengurangi ketergantungan pada LPG, pembangunan jaringan gas rumah tangga memberikan keuntungan yang relatif kecil bagi PGN.
“PGN itu keuntungannya hanya sedikit sekali. Ini menjadi perhatian Komisi VI DPR, karena akan menjadi beban berat bagi PGN jika terus melakukan ekspansi tanpa dukungan model bisnis yang lebih sehat,” jelas Adisatrya.
Ia menambahkan bahwa segmen jaringan gas industri menawarkan margin keuntungan yang lebih besar dan diharapkan dapat membantu menopang pembiayaan pembangunan jargas rumah tangga.
Lebih lanjut, Legislator asal Dapil Jawa Tengah VIII ini menegaskan bahwa pembangunan jargas rumah tangga merupakan langkah strategis untuk menekan impor LPG yang masih sangat besar. Ketergantungan pada LPG impor berpengaruh pada meningkatnya anggaran subsidi pemerintah.
“Saat ini ekspansi jargas baru mencapai 819 ribu sambungan rumah tangga. Jumlah ini tentu masih sangat sedikit, mengingat di Pulau Jawa saja terdapat jutaan rumah tangga yang harus terkoneksi jaringan gas,” pungkasnya.
Kunjungan Kerja Spesifik ini diikuti oleh sejumlah anggota Komisi VI DPR RI, antara lain: Mufti Aimah Nurul Anam (F-PDIP), Gde Sumarjaya Linggih (F-Golkar), Asep Wahyuwijaya (F-Nasdem), Askweni (F-PKS), Abdul Hakim Bafagih (F-PAN), Zulfikar Hamonangan (F-Demokrat). •oji/rdn