Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, saat kunjungan kerja ke PT Batam Aero Technic (BAT) di Kota Batam, Kepulauan Riau, Jumat (21/11/2025). Foto: Singgih/vel.
PARLEMENTARIA, Batam – Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, menyoroti keterbatasan sumber daya manusia (SDM) terampil di sektor industry Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) pesawat, saat meninjau PT Batam Aero Technic (BAT). Ia menegaskan bahwa tantangan tenaga teknis bersertifikat menjadi salah satu hambatan utama dalam upaya pengembangan industri MRO nasional.
Menurut Bambang, selain infrastruktur hanggar dan fasilitas teknis, ketersediaan tenaga ahli menjadi faktor krusial yang menentukan kualitas dan kapasitas layanan MRO dalam negeri.
“Tidak hanya infrastruktur hanggar, tetapi juga sumber daya manusia. Tadi masih ada kesulitan terkait SDM yang memiliki kompetensi atau keterampilan untuk maintenance pesawat. Ini tentu menjadi kendala,” ujar Bambang Haryo kepada Parlementaria di Kota Batam, Kepulauan Riau, Jumat (21/11/2025).
Ia menjelaskan bahwa kebutuhan teknisi MRO terus meningkat seiring bertambahnya jumlah armada penerbangan nasional dan tingginya permintaan perawatan pesawat. Namun, jumlah tenaga teknis bersertifikasi masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan industri yang berkembang pesat tersebut.
Bambang menekankan bahwa pemerintah, terutama Kementerian Perindustrian, perlu memberikan perhatian serius melalui penguatan pendidikan vokasi dan program pelatihan khusus di bidang penerbangan.
“Ini perlu adanya perhatian dari pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian, untuk membuat pendidikan yang khusus terkait penerbangan dan maintenance pesawat. Hal ini penting agar kebutuhan tenaga terampil dapat terpenuhi,” jelas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
DPR RI melalui Komisi VII siap mendorong penguatan kebijakan pengembangan SDM industri berteknologi tinggi, termasuk sektor MRO, agar Indonesia mampu bersaing secara global dan mengurangi ketergantungan pada tenaga ahli luar negeri.
Kunjungan kerja spesifik ke BAT ini menjadi bagian dari komitmen Komisi VII dalam memastikan industri strategis nasional dapat tumbuh berkelanjutan melalui dukungan infrastruktur, regulasi, dan ketersediaan tenaga terampil yang memadai. •skr/rdn