Anggota Komisi VIII DPR RI, Matindas J. Rumambi, saat meninjau BPBD Kota Bekasi dalam rangka kunjungan kerja spesifik, Kamis (20/11/2025). Foto: Tari/vel.
PARLEMENTARIA, Bekasi – Anggota Komisi VIII DPR RI, Matindas J. Rumambi, mengikuti kunjungan kerja spesifik ke Badan Penangangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi. Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langkah-langkah penanganan bencana di wilayah yang kerap mengalami bencana hidrometeorologi ini.
Dalam dialog dengan pemerintah Kota Bekasi, Matindas menekankan pentingnya mitigasi bencana yang berulang di setiap jajaran pemerintah terkait. “Kota Bekasi dikenal sering terjadinya bencana hidrometeorologi. Oleh karena itu, perhatian untuk penanganan yang lebih komprehensif sangat diperlukan”, ungkap Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu kepada Parlementaria usai mengikuti pertemuan dengan BPBD Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (20/11/2025).
Salah satu poin penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah terkait dengan banyaknya perumahan yang berkembang pesat di Kota Bekasi. “Kami menanyakan apakah ada penegasan dari pemerintah Kota Bekasi terhadap developer perumahan untuk mewajibkan pembuatan sumur resapan dan sistem drainase yang mampu mengalirkan air dengan baik agar tidak menimbulkan banjir,” tambah Matindas.
Ia juga menyoroti posisi Kota Bekasi yang berada di antara Kota Bogor dan Jakarta, serta menanyakan langkah-langkah yang telah dilakukan terkait rehabilitasi sungai di wilayah tersebut. “Kami mengharapkan usulan untuk proyek strategis nasional dalam rehabilitasi sungai, sehingga dapat memaksimalkan mitigasi terhadap bencana banjir”, jelasnya.
Selain itu, Matindas mempertanyakan terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pada perumahan yang tengah berkembang agar diperhatikan secara matang. “Ini adalah poin-poin penting dalam rangka meminimalisir terjadinya banjir yang sering melanda Kota Bekasi,” jelasnya.
Terkait dengan kondisi drainase di Kota Bekasi, Matindas menilai bahwa saat ini masih kurang memadai. “Bekasi perlu belajar dari Kota Surabaya yang berhasil membangun gorong-gorong besar untuk menampung debit air. Pemerintah Kota Bekasi harus memitigasi dan membuat drainase yang benar-benar mampu menampung air, serta berfungsi dengan baik”, tandasnya.
Sebagai penutup, Matindas menegaskan bahwa penanganan bencana di Kota Bekasi memerlukan strategi yang lebih terencana dan efisien agar masyarakat dapat terlindungi dari dampak buruk bencana yang sering terjadi. •mri/rdn