Wakil Ketua Komisi VIII Singgih Januratmoko saat bertukar cinderamata usai pertemuan ke Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu di Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (20/11/2025). Foto: Galuh/vel.
PARLEMENTARIA, Bogor – Komisi VIII DPR RI memberikan apresiasi atas pembangunan gedung baru Pelayanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT) di Kota Bogor, Jawa Barat. Gedung ini dinilai sebagai langkah maju dalam meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah sekaligus menjadi percontohan bagi daerah lain.
“Saya rasa gedung ini bagus sekali dan kedepan saya rasa ini juga bakal memadai. Nanti kita berharap pelayanan untuk masalah haji dan umrah lebih optimal lagi,” ujar Wakil Ketua Komisi VIII Singgih Januratmoko selaku Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu di Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (20/11/2025).
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid ikut menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Bogor. Menurutnya, pembangunan gedung PLHUT merupakan langkah progresif yang dapat ditiru oleh kabupaten/kota lainnya. “Ini sangat baik dan bisa memberikan contoh kepada daerah lain. Kami harapkan dengan gedung baru ini, pelaksanaan haji tahun 2026 dapat dilakukan di Gedung baru tersebut,” jelasnya.
Politisi Fraksi Partai Gerindra ini juga menekankan pentingnya transparansi data dalam pelayanan haji, terutama terkait daftar tunggu dan perubahan akibat sistem pembagian kuota baru. Ia berharap keberadaan gedung baru turut diiringi sosialisasi yang memadai agar jemaah yang tertunda keberangkatannya dapat memahami proses terbaru.
“Dan sekaligus pelayanan ini kami berharap nanti ada transparansi terkait dengan data calon jemaah, calon daftar tunggu jemaah dan juga ada pelayanan yang baik terhadap para calon jemaah yang tadinya bisa berangkat tahun 2026,” tambahnya.
Anggota Komisi VIII DPR RI Muhamad Abdul Azis Sefudin juga menilai gedung PLHUT Kota Bogor telah memenuhi kebutuhan dasar pelayanan jamaah haji. Ia berharap fasilitas tersebut menjadi role model nasional dalam penyelenggaraan layanan haji daerah. “Cukup memadai. Tinggal bagaimana sistem pelayanannya nanti untuk pendaftaran dan sosialisasi kepada jemaah bahwa kantor haji ini sudah berdiri,” ujarnya. •gal/rdn