Deputi Bidang Administrasi Setjen DPR RI Rahmad Budiaji (tengah) dalam foto bersama usai memberikan sambutan dalam Sosialisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Digital di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2025). Foto: Eno/vel.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Deputi Bidang Administrasi Setjen DPR RI Rahmad Budiaji menegaskan pentingnya peningkatan mindset dan budaya kerja dalam transformasi menuju pemerintahan digital. Hal tersebut ia sampaikan usai memberikan sambutan dalam Sosialisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Digital yang digelar di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2025).
Rahmad menjelaskan bahwa sosialisasi ini merupakan kelanjutan dari transformasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju Pemerintahan Digital (PMD). Ia menegaskan bahwa perubahan tersebut bukan sekadar peralihan nomenklatur, melainkan peningkatan kualitas dalam tata kelola layanan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
“Yang dipentingkan bukan hanya pergantian nomenklatur program, tapi peningkatan dari mindset dan culture set kita,” ujarnya pada Parlementaria.
Ia juga menyampaikan bahwa hingga tahun 2024, kategori penilaian SPBE Setjen DPR telah mencapai level memuaskan. Namun pencapaian tersebut, menurutnya, tidak menjadi akhir dari proses pengembangan. Masih terdapat sejumlah area yang memerlukan optimalisasi agar bisa mencapai kategori sangat memuaskan.
“Dengan model pemerintahan digital, kita akan menyusun kembali arsitektur pembangunan pemerintahan digital di lingkungan sekretariat jenderal,” tambah Rahmad.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya peningkatan kualitas akses publik terhadap layanan digital DPR. Rahmat menegaskan bahwa pemerintah memiliki dua segmen publik utama dalam konteks digitalisasi: internal dan eksternal. Publik internal meliputi dukungan layanan persidangan dan fungsi-fungsi konstitusional DPR, sementara publik eksternal mencakup masyarakat umum dan mitra kerja.
“Bagaimana publik dapat mengakses kegiatan dan data yang bersifat publik dengan lebih mudah, lebih cepat, dan lebih valid—itu yang kita dorong melalui tata kelola pemerintahan digital,” pungkasnya.
Untuk diketahui, Kegiatan sosialisasi ini menghadirkan dua narasumber, yakni Kepala Biro Data dan Teknologi Informasi KementerianPAN-RB Perwira Sari serta Kepala Bidang Tata Kelola Teknologi Informasi Setjen DPR Rahayu Yuni Susanti. •we/rdn