Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari, saat pertemuan Komisi VIII DPR dengan Jajaran PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Jawa Timur, Jumat (7/11/2025). Foto: Arief/vel
PARLEMENTARIA, Surabaya — Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), Komisi XII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus di Surabaya. Kunjungan ini dipimpin oleh Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari, dalam rangka memastikan kesiapan penyediaan dan distribusi energi nasional pada periode peningkatan konsumsi masyarakat.
Dalam kunjungannya, Ratna menegaskan bahwa momentum Nataru merupakan periode kritis bagi ketersediaan energi nasional, terutama pada sektor transportasi yang masih sangat bergantung pada Bahan Bakar Minyak (BBM).
“Pada periode Natal dan Tahun Baru, kebutuhan energi masyarakat meningkat signifikan. Karena itu, kesiapan pasokan, kelancaran distribusi, serta jaminan mutu BBM menjadi faktor penentu stabilitas sosial-ekonomi dan kepercayaan publik terhadap pelayanan energi,” ujar Ratna saat pertemuan Komisi VIII DPR dengan Jajaran PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Jawa Timur, Jumat (7/11/2025).
Ratna juga menyinggung isu yang sempat mencuat mengenai kualitas BBM di sejumlah wilayah Jawa Timur beberapa waktu lalu. Walaupun hasil uji laboratorium menunjukkan mutu produk masih sesuai dengan spesifikasi, peristiwa tersebut menjadi pelajaran penting bagi peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam distribusi energi.
“Peristiwa itu bukan sekadar persoalan teknis, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik yang harus dijaga bersama. Karena itu, Komisi XII ingin memastikan langkah antisipatif telah disiapkan untuk menghadapi lonjakan konsumsi, gangguan distribusi, maupun potensi penurunan mutu produk,” jelasnya.
Sebagai bagian dari agenda pengawasan, komisi XII, Ratna juga menerangkan, penerapan digitalisasi nozzle, sistem monitoring stok BBM secara real-time, serta implementasi subsidi tepat sasaran melalui aplikasi MyPertamina. Program-program ini dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi penyaluran dan mencegah penyimpangan dalam pendistribusian BBM bersubsidi.
Politisi Fraksi PKB ini juga menegaskan pentingnya sinergi antara Pertamina, Kementerian ESDM, BPH Migas, dan Pemerintah Daerah untuk menjaga pasokan energi yang aman, berkeadilan, dan tepat sasaran bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Komisi XII DPR RI akan terus memperkuat fungsi pengawasan dan mendorong penyempurnaan regulasi agar tata kelola energi nasional semakin transparan, efisien, dan berpihak kepada rakyat,” tegas legislator asal Jawa Timur itu.
Dalam kesempatan tersebut, Ratna juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kementerian ESDM, BPH Migas, dan Grup Pertamina atas kerja keras dan komitmen mereka dalam menjaga pasokan energi nasional, khususnya di wilayah strategis Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus).
Ia berharap kunjungan kerja ini menghasilkan rekomendasi kebijakan konkret yang mampu memperkuat ketahanan energi nasional, meningkatkan efisiensi serta transparansi distribusi, dan memastikan keberlanjutan operasi energi dan lingkungan di wilayah perbatasan.
“Kami berharap pertemuan ini menjadi ruang dialog yang produktif antara Komisi XII dan para mitra kerja untuk memperkuat fungsi pengawasan serta mendorong efisiensi dan keberlanjutan sektor migas bagi perekonomian nasional maupun daerah,” pungkas Ratna. •afr/aha