Foto bersama tim kunjungan kerja Komisi XII DPR RI USAI meninjau rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Sungai Mamberamo, Papua, Selasa (28/10/2025). Foto: Eno/vel.
PARLEMENTARIA, Jayapura – Anggota Komisi XII DPR RI, Totok Sudaryanto, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur energi di Papua bukan sekadar proyek fisik, melainkan bentuk nyata kehadiran negara untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini disampaikan Totok saat mendampingi Komisi XII DPR RI dalam kunjungan kerja ke Jayapura untuk meninjau rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Sungai Mamberamo, Papua, Selasa (28/10/2025).
Menurut Totok, Papua selama ini masih menghadapi tantangan besar dalam pemerataan akses energi dan harga kebutuhan pokok yang tinggi akibat keterbatasan infrastruktur dan biaya logistik. Karena itu, proyek PLTA Mamberamo dinilai menjadi harapan baru bagi masyarakat Papua agar dapat menikmati listrik dengan harga terjangkau. “Pembangunan infrastruktur di Papua adalah keniscayaan. Negara harus hadir agar rakyat di sini merasakan kesetaraan dengan saudara-saudaranya di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Totok menilai, pengembangan PLTA juga sejalan dengan semangat pemerataan pembangunan dan keberlanjutan lingkungan. Ia menyebut, sumber daya air yang melimpah di Papua dapat dimanfaatkan tanpa mengorbankan alam jika dikelola dengan baik. “Energi dari air adalah sumber daya yang abadi. Selama lingkungannya dijaga, air akan terus mengalir dan memberikan kehidupan bagi masyarakat sekitar,” kata Totok.
Selain membahas energi listrik, Komisi XII juga menyoroti kebijakan BBM Satu Harga yang selama ini diterapkan di wilayah Papua. Totok mengapresiasi upaya pemerintah menghadirkan kebijakan yang menunjukkan kehadiran negara hingga pelosok, namun ia mengingatkan agar mekanisme subsidi dilakukan secara lebih tepat sasaran. “Tujuannya sudah benar, tapi ke depan perlu disesuaikan agar subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak, bukan kepada komoditas yang harganya bisa dipengaruhi banyak faktor,” jelasnya.
Ia menambahkan, kebijakan pemerataan seperti BBM Satu Harga dan pembangunan PLTA akan lebih berdampak besar apabila dibarengi dengan peningkatan kualitas infrastruktur dan penguatan ekonomi masyarakat lokal. “Keadilan sosial tidak hanya soal harga yang sama, tetapi juga soal kesempatan yang sama untuk maju. Dengan infrastruktur yang kuat dan energi yang murah, Papua akan semakin berdaya dan mandiri,” tegas Totok. •eno/rdn