Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay bersama tim saat meninjau fasilitas Bali International Hospital (BIH) di Denpasar, Bali, Kamis (30/10/2025). Foto: Bianca/vel.
PARLEMENTARIA, Denpasar – Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menegaskan bahwa kunci untuk menahan warga negara Indonesia (WNI) agar tidak berobat ke luar negeri bukanlah dengan membatasi, melainkan dengan meningkatkan kualitas pelayanan di dalam negeri. Hal ini disampaikannya usai kunjungan kerja ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur, Denpasar, Bali, tempat beroperasinya Bali International Hospital (BIH), Kamis (30/10/2025).
Menurut Saleh, BIH harus menonjolkan perbedaan dan menunjukkan bahwa pelayanannya tidak kalah dengan fasilitas kesehatan di luar negeri. Ia yakin BIH mampu melakukannya, terutama setelah melihat langsung fasilitas dan alat kesehatan di rumah sakit tersebut.
“Saya yakin dengan adanya fasilitas yang sangat mewah di sini. Alat kesehatan yang sangat maju, yang tidak dimiliki oleh rumah sakit lain. Jadi kalau orang mau cari itu, ya pasti datang ke sini. Itu yang saya katakan tadi, berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik,” ujar Saleh.
Saleh juga menyoroti eratnya hubungan kerja antara Komisi VII DPR dengan PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau Injourney, sebagai BUMN yang mengelola KEK Sanur. Meskipun secara kelembagaan Injourney berurusan dengan Komisi VI, Saleh menekankan bahwa pekerjaan dan pelayanan Injourney kepada publik memiliki kaitan erat dengan program di Komisi VII, terutama dalam pengembangan seluruh elemen yang berkaitan dengan pariwisata.
Pihaknya berharap agar Injourney dapat terus meningkatkan pelayanannya dan menjadi mitra diskusi strategis bagi Komisi VII di masa depan. Kolaborasi ini juga harus melibatkan BUMN lain seperti Garuda Indonesia, yang perannya sangat penting dalam menyiapkan fasilitas penerbangan yang nyaman untuk membawa pasien dari luar negeri atau daerah lain, demi mempermudah akses layanan di BIH.
Senada dengan Komisi VII, Direktur Utama Injourney, Maya Watono, menekankan bahwa tantangan menahan 2 juta masyarakat Indonesia yang kerap bepergian ke luar negeri untuk berobat hanya dapat diatasi melalui ekosistem dan kolaborasi.
Maya Watono mengakui bahwa sebelumnya masing-masing pihak bekerja secara terpisah (silo). Namun, untuk memajukan pariwisata medis dan mencapai visi besar ini, diperlukan gotong royong antarkementerian, lembaga, BUMN, dan sektor swasta.
“Diskusi yang sangat luar biasa hari ini adalah mengenai ekosistem dan kolaborasi. Bagaimana kedepannya kita juga bisa berkolaborasi secara gotong royong,” kata Maya Watono.
Ia menambahkan bahwa ekosistem ini mencakup rantai dari hulu ke hilir, mulai dari aviasi hingga pariwisata, dan melibatkan banyak pihak dalam hal konektivitas maupun penentuan harga (pricing). Maya berharap, melalui diskusi dengan Komisi VII, masalah-masalah ini dapat diselesaikan secara bersama. •bia/rdn