Tim kunjungan kerja reses Komisi V DPR RI saat foto bersama usai Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Pemerintah Daerah se-Provinsi Maluku, di Kantor Gubernur Maluku, Ambon, Kamis (30/10/2025). Foto: Estu/vel.
PARLEMENTARIA, Ambon – Komisi V DPR RI menegaskan komitmennya untuk mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan, khususnya di Provinsi Maluku. Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Pemerintah Daerah se-Provinsi Maluku, yang digelar di Kantor Gubernur Maluku, Ambon, Kamis (30/10/2025), sebagai bagian dari agenda kunjungan kerja reses Komisi V.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw menegaskan bahwa meski anggaran di kementerian terbatas, hal itu tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda pembangunan. Ia menekankan pentingnya pemerataan pembangunan agar masyarakat di daerah terpencil juga merasakan kehadiran negara.
“Anggaran di kementerian-kementerian itu saat ini sangat kecil, tapi itu bukan alasan. Saya rasa semua bisa ditangani. Yang penting rakyat merasa diperhatikan. Jangan sampai pembangunan tidak merata sehingga masyarakat di daerah-daerah terpencil tidak merasakan pembangunan dan akhirnya tidak merasa diperhatikan,” ujar Roberth.
Pandangan tersebut sejalan dengan pernyataan Anggota Komisi V DPR RI Saadiah Uluputty, yang menilai forum ini menjadi langkah strategis untuk menampung dan menyelaraskan aspirasi para kepala daerah di Maluku. Ia menyoroti masih banyak wilayah yang menghadapi keterbatasan akses transportasi dan infrastruktur dasar.
“Masih banyak wilayah di Maluku yang menghadapi keterbatasan akses transportasi dan infrastruktur dasar. Aspirasi dari kepala daerah ini harus kami perjuangkan agar kebijakan pusat benar-benar menyesuaikan dengan karakter kepulauan Maluku,” ujar Politisi Fraksi PKS ini.
Pertemuan tersebut turut dihadiri jajaran kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Maluku, serta perwakilan kementerian dan mitra kerja Komisi V DPR RI. Para kepala daerah menyampaikan sejumlah kendala, mulai dari keterlambatan proyek akibat regulasi konservasi, keterbatasan jalur penghubung antarpulau, hingga minimnya alokasi anggaran untuk daerah kepulauan.
Komisi V DPR RI berkomitmen memperkuat sinergi bersama kementerian terkait, seperti Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan BNPB, guna menghasilkan solusi konkret bagi percepatan pembangunan infrastruktur di Maluku.
Saadiah menegaskan bahwa kehadiran Komisi V di Maluku bukan sekadar mendengarkan keluhan, tetapi juga memastikan adanya tindak lanjut nyata di tingkat pusat.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap aspirasi yang disampaikan hari ini benar-benar diperjuangkan dalam perumusan program nasional. Pembangunan di wilayah kepulauan tidak boleh tertinggal,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia berharap kunjungan kerja ini menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan konektivitas antarpulau yang merata di seluruh wilayah Maluku.
“Pembangunan infrastruktur yang adil dan berkelanjutan adalah bentuk nyata kehadiran negara. Setiap jalan, jembatan, dan pelabuhan yang dibangun harus menjadi penghubung harapan bagi masyarakat,” pungkasnya. •est/rdn