Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menerima kunjungan Delegasi Parlemen dari Jerman, Nicolas Zippelius dan Catarina Dos Santos, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta,Kamis (30/10/2025). Foto : Arief/Andri.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menerima kunjungan Delegasi Parlemen dari Jerman, Nicolas Zippelius dan Catarina Dos Santos, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta. Pertemuan ini menjadi ajang pertukaran pandangan terkait sejumlah isu penting, khususnya sistem pemilu dan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.
“Hari ini saya menerima anggota Parlemen dari Jerman, mereka menghubungi saya beberapa hari yang lalu melalui Menteri Dalam Negeri, ingin berdiskusi tentang beberapa isu. Yang datang hari ini Mr. Nicolas Zippelius, yang memang menangani urusan luar negeri dan ekonomi,” ujar Doli pada Parlementaria, Kamis (30/10/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Doli menjelaskan bahwa diskusi dengan delegasi Jerman banyak berfokus pada sistem pemilu yang sedang menjadi perhatian publik di Indonesia. Ia menuturkan, sistem pemilu menjadi isu strategis yang tengah dikaji di berbagai forum, termasuk di Baleg DPR RI.
“Jerman selama ini dikenal sebagai negara yang menggunakan sistem pemilu campuran. Di dunia, sistem pemilu umumnya terbagi menjadi tiga, yakni sistem proporsional tertutup, proporsional terbuka, dan sistem distrik. Nah, sistem campuran yang digunakan Jerman ini menjadi salah satu referensi penting bagi banyak negara, termasuk Indonesia,” jelasnya.
Menurut Doli, diskusi tersebut memberikan gambaran awal mengenai bagaimana sistem campuran diterapkan di Jerman, serta bagaimana negara tersebut mengelola keseimbangan representasi politik dalam sistem pemilunya. Ia menambahkan, isu ini relevan dengan wacana penyempurnaan sistem pemilu di Indonesia yang kini tengah menjadi bahan pembahasan di tingkat partai politik maupun kelompok diskusi di DPR.
Selain membahas sistem pemilu, pertemuan tersebut juga menyinggung isu otonomi daerah yang belakangan banyak diperbincangkan di Tanah Air. Doli menyebutkan, persoalan hubungan keuangan antara pusat dan daerah, termasuk soal dana transfer dan kemandirian fiskal daerah, turut menjadi bahan diskusi.
“Akhir-akhir ini isu otonomi daerah di Indonesia juga sering mengemuka, terutama terkait pemotongan anggaran dari pusat ke daerah dan soal kemandirian fiskal daerah. Tadi kami berdiskusi juga bagaimana di Jerman mereka mengelola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam hal manajemen keuangan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Doli menegaskan bahwa pembahasan mengenai perubahan sistem pemilu di Indonesia masih dalam tahap awal. “Kita di DPR belum mulai pembahasan formal. Saat ini baru pada tahap kajian di masing-masing partai politik dan kelompok diskusi kecil di Baleg. Pembahasan ini masih luas, bukan hanya soal sistem pemilu, tetapi juga menyangkut isu lain seperti ambang batas parlemen, sistem distrik, hingga keserentakan pemilu,” pungkasnya. •we/aha