Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin dalam kegiatan Diseminasi Kebijakan Penyelenggaraan Katalog Elektronik Versi 6 Kepada Pelaku Usaha di Kabupaten Bekasi. Foto: Ist/vel.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Seiring pemanfaatan Katalog Elektronik (E-Katalog), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mencatat pengadaan barang dan jasa pemerintah mencapai efisiensi rata-rata sebesar 17,11 persen, atau setara dengan lebih dari Rp30 triliun per tahun. Menanggapi hal ini, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mengapresiasi sekaligus mengajak UMKM manfaatkan E-Katalog.
“Tentunya, saya mendukung inovasi ini. Tapi, saya berpesan agar transisi peralihan sistem ini harus dipastikan berjalan mulus untuk memudahkan bagi pengusaha mikro kecil dan koperasi. Karenanya, saya mengajak pengusaha pengusaha mikro kecil dan koperasi untuk bisa memanfaatkan sistem ini agar nantinya produk yang dimiliki bisa diserap dalam belanja pemerintah,” ungkap Puteri dalam kegiatan Diseminasi Kebijakan Penyelenggaraan Katalog Elektronik Versi 6 Kepada Pelaku Usaha di Kabupaten Bekasi, seperti keterangan yang diperoleh Parlementaria, Senin (13/10/2025).
Menurut LKPP, saat ini sudah ada 18,9 juta produk tayang dengan transaksi sebesar Rp 56,03 triliun di E-Katalog. Pada kesempatan ini, Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Iwan Herniawan menjelaskan penerapan E-Katalog LKPP ini sebagai salah bentuk transformasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Seiring dengan perkembangan teknologi dan tuntutan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, reformasi pengadaan barang dan jasa pemerintah menjadi sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar lagi. Jadi tadi, transformasinya lengkap, mulai dari transformasi regulasi dan kemudian juga transformasi teknologi melalui digitalisasi pengadaan,” ucap Iwan.
Pada kesempatan yang sama, PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Ida Farida, mengungkapkan Pemerintah Kabupaten Bekasi terus mendukung penerapan E-Katalog di lingkungan Kabupaten Bekasi,
“Pemerintah Kabupaten Bekasi pada 2 tahun kebelakang melalui Peraturan Bupati Bekasi, ini ada namanya program Bekasi Berani Beli. Jadi, mereka sudah masuk di E-Katalog, yang kurang lebih di tahun 2024 kegiatan transaksinya ini mencapai Rp100 miliar,” ujar Ida.
Turut hadir dalam kegiatan ini Deputi Bidang Transformasi Digital Pengadaan LKPP Patria Susantosa, Kepala Biro Humas dan Umum LKPP Hermawan, Inspektur LKPP Hendro Kuswanto, Kepala Bagian Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa LKPP Iwan Indra serta beberapa dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Acara ini dihadiri 200 peserta dari kalangan pengusaha UMKM di Kabupaten Bekasi. •rnm/aha