Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Sari Yuliati, saat mengikuti kunjungan reses Komisi III DPR RI di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lombok), Senin, (6/10/2025). Foto: Ulfi/vel.
PARLEMENTARIA, Lombok — Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Sari Yuliati, memastikan bahwa proses penegakan hukum di Nusa Tenggara Barat (NTB) harus berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). terkait sejumlah kasus hukum yang tengah ditangani di wilayah tersebut.
“Dari hasil penjelasan yang kami terima, baik dari Polda maupun Kejati, penegakan hukum di NTB sudah berjalan sesuai SOP, baik dari sisi etik maupun pidana. Kami hanya ingin memastikan apakah penanganan kasus-kasus itu benar-benar ditindaklanjuti dan dilaksanakan sesuai prosedur, dan ternyata memang sudah,” ujar Sari Yuliati Wakil Ketua Komisi III DPR RI usai kunjungan reses Komisi III DPR RI di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lombok), Senin, (6/10/2025).
Lebih lanjut, legislator asal NTB II, itu juga menyoroti pentingnya kewaspadaan terhadap potensi masuknya narkotika di daerah wisata seperti Lombok. Menurutnya, peningkatan sektor pariwisata harus diimbangi dengan kesiapan aparat dan lembaga terkait dalam menangkal ancaman peredaran gelap narkoba.
“Lombok adalah destinasi wisata dunia, tentu banyak turis asing yang datang, dan itu kita harapkan karena mendorong ekonomi daerah. Tapi, hal itu juga harus dibarengi dengan kewaspadaan terhadap masuknya narkotika,” ucapnya.
Ia menekankan, Badan Narkotika Nasional (BNN) perlu mendapat dukungan baik dari sisi sumber daya manusia (SDM) maupun infrastruktur, agar mampu melakukan pencegahan dan penindakan secara maksimal.
“BNN harus dibekali dengan SDM yang mumpuni dan sarana prasarana yang memadai. Jangan sampai keinginan kita meningkatkan ekonomi justru membawa dampak lain yang tidak diinginkan akibat lemahnya pengawasan terhadap narkotika,” tegasnya.
Lebih lanjut ia menambahkan, Komisi III DPR RI akan terus mendorong sinergi antara penegakan hukum, pemberantasan narkotika, dan pengembangan pariwisata di NTB. Menurutnya, keamanan dan kepastian hukum merupakan pondasi penting bagi keberlanjutan industri pariwisata.
“Penegakan hukum yang kuat dan profesional adalah jaminan bagi investor dan wisatawan. Kita ingin pariwisata di NTB terus tumbuh, tetapi tetap aman dan terlindungi dari kejahatan narkotika maupun pelanggaran hukum lainnya,” pungkasnya. •upi/aha