Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq. Foto : Dok/Andri.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ambruknya bangunan musala Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, yang menelan korban jiwa, memunculkan sorotan serius dari Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq. Legislator yang akrab disapa Kiai Maman itu menegaskan bahwa tragedi tersebut harus menjadi peringatan penting bagi semua pihak, terutama pemerintah pusat maupun daerah, untuk hadir dalam pembangunan pesantren di Indonesia.
“Pemerintah pusat, khususnya Kementerian Agama, harus bisa mendata ponpes-ponpes yang memerlukan tambahan infrastruktur, termasuk bangunan asrama. Kalau kapasitasnya sudah berlebihan, menjadi tugas pemerintah untuk memfasilitasi pembangunan,” ujar Maman kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (2/10/2025).
Ia menekankan, pembangunan pesantren sering kali dilakukan secara mandiri oleh pengelola dengan sumber daya terbatas. Kondisi itu, kata Maman, kerap membuat pembangunan dilakukan ala kadarnya tanpa memenuhi standar teknis konstruksi.
“Karena santrinya bertambah, Ponpes melakukan pembangunan mandiri yang akhirnya ala kadarnya. Seperti tiang pancang yang tidak sesuai untuk bangunan bertingkat, konstruksi tangga yang tidak sesuai standar, dan sebagainya,” ungkap legislator dari Dapil Jawa Barat IX itu.
Untuk itu, Maman mendorong agar pemerintah pusat maupun daerah mengambil peran nyata, baik sebagai fasilitator, pengawas, maupun pemberi bantuan teknis. Ia menegaskan, pembangunan pesantren adalah tanggung jawab bersama: pengasuh, pengelola, pemerintah, dan masyarakat.
“Ponpes banyak berkontribusi untuk bangsa. Dari pesantren banyak lahir sumber daya manusia unggul yang tidak hanya kuat dari sisi agama, tapi juga berbagai kualitas dan kemampuan lain,” jelas pengasuh Ponpes Al Mizan Jatiwangi itu.
Lebih jauh, Maman mengingatkan agar pengelola pesantren di seluruh Indonesia tidak hanya berfokus pada aspek akademik atau dakwah, tetapi juga memperhatikan keselamatan fisik bangunan. Menurutnya, infrastruktur yang aman dan layak merupakan syarat mutlak keberlangsungan pesantren.
“Tragedi ini harus menjadi momentum untuk memperkuat standar keselamatan di semua lembaga pendidikan, baik satuan pendidikan umum maupun satuan pendidikan agama seperti pesantren,” tegas Politisi Fraksi PKB ini.
Sebagai anggota legislatif, Maman menyatakan pihaknya akan mendukung upaya penguatan standar infrastruktur pendidikan melalui fungsi legislasi, penganggaran, maupun pengawasan.
“Kita tidak bisa membiarkan pesantren berjalan sendiri. Sudah menjadi kewajiban negara untuk hadir, khususnya pemerintah. Dan kami di DPR tentu akan memberikan dukungan sesuai fungsi dan kewenangan kami,” pungkasnya. •ssb/rdn