E-Media DPR RI

Komisi IX Desak BGN Larang Total Ultra Processed Food dalam Menu MBG

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris saat rapat kerja Komisi IX dengan Menteri Kesehatan, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala Badan POM dan Kepala Badan Gizi Nasional di Gedung Nusantara II. Foto: Mares/vel.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris saat rapat kerja Komisi IX dengan Menteri Kesehatan, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala Badan POM dan Kepala Badan Gizi Nasional di Gedung Nusantara II. Foto: Mares/vel.


PARLEMENTARIA, Jakarta
 – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyuarakan kekecewaan atas sikap Badan Gizi Nasional (BGN) terkait penggunaan Makanan Ultra-Proses (Ultra Processed Food/UPF) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Charles mendesak BGN untuk memiliki komitmen tegas melarang total penggunaan UPF, alih-alih hanya mengutamakan produk lokal atau UMKM.

“Saya sangat semangat sebetulnya ketika mendengarkan wawancara di media bahwa BGN akan melarang Ultra Process Food untuk disajikan kepada anak-anak,” ujar Charles dalam rapat kerja Komisi IX dengan Menteri Kesehatan, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala Badan POM dan Kepala Badan Gizi Nasional terkait penanganan kasus Program MBG di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025).

Namun, semangat tersebut meredup setelah adanya surat edaran dari Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN yang justru mengizinkan penggunaan produk-produk tertentu asalkan mengutamakan produk lokal atau UMKM.

Ia pun kemudian mempertanyakan pemahaman BGN mengenai definisi dan dampak dari Makanan Ultra-Proses. Ia membacakan poin dalam surat edaran BGN yang menyebutkan bahwa penggunaan produk seperti biskuit, roti, sereal, sosis, nugget, dan olahan daging harus mengutamakan produk lokal atau UMKM.

“Maksud saya gini Pak, Bapak Ibu di BGN ngerti enggak sih Ultra Process Food itu apa?” tanya Charles. Ia menilai kebijakan BGN tersebut tidak menyelesaikan masalah gizi.

“Berarti kan ini bukan melarang penggunaan Ultra Process Food, tetapi Ultra Process Food-nya harus dibeli lewat UMKM, gitu kan,” kritiknya.

Charles menegaskan bahwa tujuan utama dari masukan DPR dan para ahli gizi adalah penghapusan total makanan yang berpotensi merusak kesehatan anak dari menu MBG. UPF diketahui mengandung kadar gula, garam, dan lemak yang tinggi, bertentangan dengan semangat perbaikan nutrisi anak.

“Yang kita inginkan adalah tidak lagi menggunakan Ultra Process Food, Pak,” tegasnya.

Charles Honoris menuntut BGN untuk memberikan tanggapan dan komitmen yang jelas. “Saya minta Bapak menanggapi ini nih, ada komitmen enggak dari BGN? Ke depan bahwa Ultra Process Food harus hilang dari menu yang kita sajikan buat anak-anak kita,” pungkasnya. •gal/aha