Anggota Komisi XII DPR RI, Ramson Siagian dalam rapat dengar pendapat dengan Kementerian ESDM dan PT Pertamina Patra Niaga di Ruang Rapat Komisi XII, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025). Foto : Tari/Andri.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI, Ramson Siagian, mendorong pemerintah membuka opsi impor bahan bakar minyak (BBM) bagi SPBU swasta guna mengatasi kelangkaan yang mulai terjadi di sejumlah daerah. Hal itu ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Kementerian ESDM dan PT Pertamina Patra Niaga di Ruang Rapat Komisi XII, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10/2025).
Menurut Ramson, pemerintah perlu bersikap fleksibel agar pasokan BBM tetap terjaga. Ia menilai kebijakan pembatasan izin impor hanya akan memperburuk keadaan jika tidak ada solusi cepat untuk memenuhi kebutuhan SPBU non-Pertamina.
“Kalau sudah ada izin SPBU, maka pasokan harus tersedia. Kalau stok tidak mencukupi, lebih baik pemerintah memberikan izin impor. Dengan begitu, kelangkaan bisa dihindari dan masyarakat tidak dirugikan,” ujar Ramson.
Ia menambahkan, meski Pertamina masih memiliki cadangan BBM non-subsidi setara 25 hari atau sekitar 4 juta barel, tidak seharusnya SPBU swasta dipaksa membeli stok dari Pertamina. Hal itu, menurutnya, hanya relevan jika cashflow Pertamina terganggu akibat kelebihan stok.
“Kalau tidak mengganggu cashflow Pertamina, maka tidak perlu dipaksakan SPBU swasta membeli dari Pertamina. Biarkan pasar berjalan dengan mekanisme yang sehat,” tegas Legislator Fraksi Partai Gerindra dapil Jawa Tengah X.
Ramson juga menyinggung bahwa permasalahan ini berkaitan erat dengan strategi manajerial pemerintah dalam mengelola pasokan energi nasional. Ia meminta Dirjen Migas menyampaikan langsung kepada Menteri ESDM agar kebijakan segera dirumuskan tanpa menunggu masalah semakin meluas.
“Kelangkaan BBM, apalagi di Jabodetabek, bisa menimbulkan guncangan besar. Pemerintah harus hadir dengan solusi, salah satunya membuka ruang impor dengan tetap ada pengawasan ketat,” tutup Ramson. •fa/rdn