Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto saat pertemuan Panja Lingkungan Hidup Komisi XII di Banggai, Selasa (30/9/2025). Foto: Agung/vel.
PARLEMENTARIA, Banggai — Anggota Komisi XII DPR RI Beniyanto menyoroti persoalan tambang di Sulawesi Tengah, khususnya di Kabupaten Banggai, yang kerap berdampak pada lingkungan dan masyarakat sekitar. Sebagai legislator daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Tengah, ia mengaku menerima banyak aduan warga terkait kerusakan alam akibat aktivitas pertambangan.
“Dua bulan yang lalu muncul isu kerusakan lingkungan. Ada demonstrasi warga di sekitar tambang, bahkan sampai ditindaklanjuti melalui RDP DPRD Kabupaten dan rekomendasi Bupati. Sebagai wakil rakyat dari dapil ini, saya harus turun langsung melihat situasi lapangan,” ujar Beniyanto usai pertemuan Panja Lingkungan Hidup Komisi XII di Banggai, Selasa (30/9/2025).
Ia menjelaskan, keluhan masyarakat banyak berkaitan dengan pencemaran air sungai yang mengaliri sawah dan perkebunan, serta rusaknya ekosistem pesisir akibat pembangunan jetty yang menebang hutan mangrove. “Ada aduan warga tentang lahan mangrove yang dijadikan jetty (dermaga). Itu jelas merugikan nelayan dan merusak ekosistem yang harus kita lestarikan,” ungkapnya.
Beniyanto menegaskan, Sulawesi Tengah mendukung investasi pertambangan, namun harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. “Intinya kami tidak menolak investasi. Tapi jangan sampai masyarakat dirugikan. Ada undang-undang tentang CSR dan TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) yang harus dijalankan. Ini kewajiban perusahaan, bukan pilihan,” tegasnya.
Ia pun mendorong Kementerian ESDM bersama Kementerian Lingkungan Hidup melakukan pembinaan dan penertiban, terutama terhadap tambang ilegal. “Investasi boleh masuk, tapi tambang ilegal harus dirapikan, dibina, bahkan ditindak jika melanggar hukum. Jangan sampai masyarakat kecil yang menanggung dampaknya,” pungkasnya. •aha