Anggota Komisi VIII DPR RI Ashari Tambunan dalam RDPU Badan Legislasi DPR RI bersama Perkumpulan Guru Madrasah Mandiri di Kompleks Parlemen, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/9/2025). Foto : Munchen/Andri.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Ashari Tambunan, menegaskan pentingnya perhatian serius terhadap kesejahteraan guru madrasah. Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Legislasi DPR RI bersama Perkumpulan Guru Madrasah Mandiri di Kompleks Parlemen, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (30/9/2025).
Menurut Ashari, masalah kesejahteraan guru madrasah bukanlah hal baru, melainkan sudah lama menjadi perhatian Komisi VIII DPR RI. Ia menekankan bahwa seluruh fraksi, khususnya PKB, terus mendorong adanya solusi nyata.
“Secara khusus di PKB juga ada penekanan kepada anggota DPR RI Fraksi PKB untuk memberi perhatian penuh terhadap permasalahan ini,” ujarnya, Selasa (30/9/2025).
Ashari mengungkapkan bahwa dalam rapat kerja bersama Kementerian Agama sebelumnya, sejumlah anggota Komisi VIII telah menyuarakan kritik keras. Ia bahkan mencontohkan sikap salah satu anggota yang menegaskan agar persoalan pendidikan Islam dikelola lebih serius.
“Bahkan sampai ada bahasa mengancam kepada jajaran Kementerian Agama. Kalau masih tidak mampu mengatasi persoalan-persoalan seperti yang disampaikan Bapak-Ibu, lebih baik diambil alih oleh kementerian lain,” tuturnya.
Lebih lanjut, Politisi dari Fraksi PKB ini menilai upaya peningkatan kesejahteraan guru madrasah perlu ditempuh melalui jalur regulasi. Ia menegaskan perlunya evaluasi aturan yang ada untuk memastikan implementasi di lapangan berjalan baik.
“Barangkali kalaupun yang baru adalah bagaimana kalau upaya peningkatan kesejahteraan dan perhatian terhadap guru madrasah ini diupayakan melalui perbaikan regulasi yang ada. Atau bahkan bukan perlu, memang harus diperbaiki,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengakui bahwa hingga kini perjuangan bagi guru swasta, termasuk guru madrasah dan pesantren, masih belum maksimal.
“Menurut saya, layak juga kami minta maaf. Karena kita belum mampu memperjuangkan nasib para guru swasta. Padahal sejak awal menjadi anggota DPR RI, pesan yang disampaikan partai adalah pertama-tama memberi perhatian terhadap guru-guru swasta, termasuk guru-guru pesantren,” ungkapnya.
Ashari pun menegaskan bahwa masukan dari guru madrasah akan menjadi pendorong bagi DPR RI, khususnya Komisi VIII dan Baleg, dalam memperjuangkan kesejahteraan tenaga pendidik tersebut melalui jalur legislasi.
“Ini masukan dan pencerahan baru bagi kami, bagi saya dan Ibu Seli serta kawan-kawan Komisi VIII untuk terus memperjuangkan diri,” pungkasnya. •hal/rdn