Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh saat menerima audiensi Koalisi PRIMA (Penguatan Representasi dan Inklusi Perempuan dalam Anggaran) di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (22/9/2025). Foto : Geraldi/Andri.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi IX DPR RI menerima audiensi Koalisi PRIMA (Penguatan Representasi dan Inklusi Perempuan dalam Anggaran) yang menyampaikan hasil audit sosial pelayanan Puskesmas untuk penyandang disabilitas serta layanan dasar sektor WASH (Water, Sanitation, and Hygiene) di 11 kabupaten/kota di Indonesia.
Dalam forum tersebut, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh menegaskan pentingnya prioritas alokasi anggaran dengan tiga quick win di bidang kesehatan, yaitu menurunkan angka TBC, menghadirkan PKD (Pemeriksaan Kesehatan Gratis), serta akselerasi peningkatan rumah sakit dari tipe D menjadi tipe C agar akses layanan kesehatan semakin merata, terutama di tengah menurunnya Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik 2026.
“Ini tentunya memang butuh kecermatan luar biasa untuk memilih dan memilah mana yang menjadi prioritas. Apalagi pemerintah saat ini memiliki tiga quick win di bidang kesehatan, yaitu menurunkan angka TBC, menghadirkan PKD (Pemeriksaan Kesehatan Gratis), serta mengakselerasi peningkatan rumah sakit dari tipe D menjadi tipe C agar akses layanan kesehatan semakin merata,” ujar Nihayatul di Ruang Rapat Komisi IX, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/9/2025).
Legislator Fraksi PKB tersebut juga menyoroti persoalan aksesibilitas layanan Puskesmas yang dinilainya masih belum ramah bagi penyandang disabilitas. “Saya khawatir masalahnya bukan semata-mata ketiadaan dana, melainkan perspektif inklusif yang belum terbangun. Karena sebesar apapun anggaran, jika perspektifnya tidak inklusif, maka layanan tidak akan ramah bagi penyandang disabilitas,” tuturnya.
Selain itu, Nihayatul menekankan pentingnya memperhatikan kelompok perempuan pesisir, termasuk perempuan nelayan. Menurut Nihayatul, perempuan tidak hanya sekadar diposisikan sebagai pendamping nelayan, melainkan juga harus diakui sebagai nelayan itu sendiri, sehingga berhak atas fasilitas dan akses program Pemerintah.
“Memang sepanjang saya tahu daerah-daerah pesisir ini daerah yang rawan sekali terutama soal rob dan soal kesehatan ini tentu harus membutuhkan kerjasama bukan hanya dari Kementerian Kesehatan, tapi juga dari Kementerian-Kementerian yang lain,” tandas Nihayatul.
Sementara itu, Koalisi PRIMA dalam aspirasinya bertajuk ‘Transfer ke Daerah (TKD) Terpangkas: Hak Perempuan Rentan atas Layanan Dasar Terancam Pupus’ mendorong DPR RI agar mendesak Pemerintah menambah alokasi TKD, terutama DAK untuk kesehatan, air bersih, dan sanitasi; Mengalokasikan anggaran peningkatan layanan kesehatan ramah disabilitas sesuai Prioritas Nasional Ke-4 dalam RPJMN 2025–2029.
Lalu, menyelenggarakan budget hearing dengan kelompok perempuan rentan (penyandang disabilitas, perempuan pesisir, dan perempuan miskin kota) agar kebutuhan mereka tidak terpinggirkan dan mendorong Presiden agar memprioritaskan alokasi anggaran layanan kesehatan inklusif, akses sanitasi layak, dan air bersih di daerah pesisir serta kawasan kumuh perkotaan. •pun/rdn