PARLEMENTARIA, Pangkal Pinang – Anggota Komisi XII DPR RI Dewi Yustisiana kembali mengingatkan PT Pertamina Patra Niaga untuk meninjau ulang sistem penggunaan QR Code dalam pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Hal ini disampaikan menyusul masih maraknya kasus penyelewengan QR Code yang berpotensi merugikan negara dan masyarakat berhak.

Dalam pernyataannya, Dewi menyoroti berbagai bentuk penyalahgunaan yang ditemukan, termasuk penggunaan multiple QR Code oleh satu pengguna, pemakaian QR Code milik orang lain, hingga penggandaan QR Code. 

“Pada kenyataannya masih banyak terjadi penyelewengan QR Code, baik itu ada di mana kasus saya lihat di media online masih banyak mengungkit satu pengguna kendaraan bisa menggunakan multiple QR Code, ada juga QR Code orang lain yang bisa dipakai, ada juga mungkin kasusnya yang saya lihat itu QR Code yang digandakan,” tegas Dewi dalam pernyataannya pada Senin (11/8/2025).

Dalam kunjungan Reses Komisi XII DPR ke Pangkal Pinang, Kep. Bangka Belitung, ia menekankan bahwa QR Code merupakan sistem krusial bagi Pertamina Patra Niaga untuk memastikan BBM subsidi tepat sasaran. “Karena fungsi QR Code ini ke depannya akan semakin krusial, makanya saya mengingatkan supaya Patra Niaga bisa mengantisipasi ini. QR Code itu salah satu crucial system yang sekarang digunakan oleh Patra Niaga untuk membantu memastikan BBM subsidi itu bisa disalurkan secara tepat sasaran,” ujarnya.

Ia menambahkan, koordinasi antara Pertamina Patra Niaga dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) perlu diperkuat. BPH Migas sebelumnya telah mengungkap adanya beberapa kasus kegagalan sistem QR Code. Dari kasus-kasus tersebut, Dewi berharap Pertamina Patra Niaga dapat mempelajari penyebabnya untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

 “Mereka pasti berkoordinasi juga ya dengan BPH Migas. Tadi kan BPH Migas juga sudah menyebutkan ada beberapa kasus kegagalan QR Code. Dari situ kan bisa dipelajari apa penyebabnya. Dari kita tahu penyebabnya, diharapkan ya ketika Patra Niaga bisa memitigasi supaya hal itu tidak terjadi lagi atau berhenti ke depannya,” jelasnya.

Upaya ini, lanjutnya, menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan program subsidi BBM yang dirancang untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, sekaligus menutup celah penyalahgunaan yang berpotensi merugikan keuangan negara. •srw/aha