PARLEMENTARIA, Jakarta – Deputi Persidangan Suprihartini, menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel di lingkungan kerja Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI. Menurutnya, poin tersebut merupakan kunci utama untuk mencegah adanya temuan atau penyimpangan dalam penggunaan keuangan negara.

“Hari ini di Deputi Persidangan bersama dengan Inspektorat Utama mengadakan rapat koordinasi dalam rangka bagaimana pengelolaan anggaran khususnya pada Satker Dewan dan Satker Setjen ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” ujar Suprihartini kepada Parlementaria usai rapat koordinasi yang diadakan bersama Inspektorat Utama Setjen DPR RI, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/8/2025)

Ia menambahkan, langkah ini proaktif. Hal itu guna memitigasi risiko sejak dini.

“Rapat kali ini juga kita untuk mengetahui bagaimana mitigasi-mitigasi kami ke depan khususnya di jajaran Deputi Persidangan dalam pengelolaan keuangan negara untuk menghindari adanya temuan-temuan terkait dengan pelaksanaan semua konstitusi yang ada di lingkungan jajaran Deputi Persidangan,” imbuhnya.

Suprihartini juga menyoroti peran Inspektorat Utama yang memberikan panduan langkah-langkah antisipasi. Menurutnya, dengan adanya panduan tersebut, ia berharap pengelolaan keuangan negara dapat berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.

“Sehingga kami berharap semua pengelolaan keuangan negara ini dapat kita lakukan secara transparan, akuntabilitasnya juga dapat kita lakukan dan sekali lagi mitigasi-mitigasi yang kita hadapi dalam pengelolaan ke depan ini dapat kita lakukan dari awal-awal dalam pelaksanaan program ini,” tegasnya.

Disampaikan bahwa dalam rangka mendukung transparansi dan akuntabilitas, Inspektorat Utama mendorong optimalisasi penggunaan aplikasi. Aplikasi ini berfungsi sebagai alat kontrol dan pertanggungjawaban.

“Tadi juga dari Inspektorat Utama sudah menyampaikan bahwa di Deputi Persidangan khususnya yang pengelolaan kegiatan Persidangan ini kan kita sudah mengeluarkan beberapa aplikasi yang memang perlu ditingkatkan penggunaannya,” ungkap Suprihartini.

“Nah ini nanti kami akan terus mengingatkan kembali semua jajaran di lingkungan Deputi Persidangan untuk menggunakan aplikasi itu yang memang ini sangat bermanfaat karena dari aplikasi itulah kita dapat mengetahui kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dan bagaimana nanti pola pertanggungjawaban yang akan kita gunakan untuk melakukan pertanggung jawaban terhadap penggunaan anggaran yang ada di lingkungan jajaran Deputi Persidangan,” pungkasnya. •hal/rdn