PARLEMENTARIA, IKN –  Komisi V DPR RI menggelar kunjungan kerja (kunker) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, pada Senin (28/7/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung perkembangan infrastruktur dan sektor transportasi di wilayah IKN, termasuk Jalan Tol IKN, Rumah Susun ASN, dan Bandara Internasional Nusantara.

Wakil Ketua Komisi V, Andi Iwan Darmawan Aras, menyatakan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR RI terhadap pelaksanaan pembangunan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

“Kami ingin memastikan pembangunan ini tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan tertib administrasi,” ujar Andi Iwan di Bandara Nusantara IKN, Kalimatan Timur, Senin (28/7/2025).

Berdasarkan data dari yang kami peroleh, bahwa beberapa fasilitas sarana prasarana infrastruktur dan transportasi telah memasuki tahap penyelesaian pembangunannya. “Karenanya, kami meminta mitra kerja untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan dan segera melakukan serah terima aset ke Otorita IKN,” jelasnya. 

Hal ini mengingat pada rapat di Komisi V DPR RI, mata anggaran pembangunan terkait IKN tidak lagi dibahas di Komisi V, karena Otorita IKN adalah mitra kerja komisi  Komisi II. Adapun, sesuai penyampaian Mitra Kerja Komisi V DPR RI khususnya KemenPU, KemenPerhubungan dan KemenPKP telah menyampaikan bahwa pekerjaan yang masih dikerjakan, adalah hanya penyelesaian pekerjaan sebelumnya dan rata-rata adalah pekerjaan multiyears contract dari tahun sebelumnya.

Perlu menjadi perhatian seluruh pihak, bahwa kehadiran IKN ini juga tidak lepas dari peran penting pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang banyak melakukan dukungan terhadap pemerintah pusat, baik penyedian lahan, membangun komunikasi ke masyarakat dan hal-hal lain yang dianggap strategis. 

“Untuk itu, pada kesempatan ini, Kami (Komisi V) mengapresiasi  pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Gubernur Kaltim – Rudy Mas’ud) atas dukungan signifikan dalam pembangunan IKN, baik melalui penyediaan lahan, komunikasi dengan masyarakat, maupun hal-hal strategis lainnya,” ucapnya. Selain meninjau proyek-proyek strategis, Komisi V juga menyerap aspirasi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait pembangunan infrastruktur dan transportasi. 

Legislator Fraksi Partai Gerindra itu menyoroti kontribusi besar Kalimantan Timur terhadap penerimaan negara dari sektor sumber daya alam, sehingga ketersediaan infrastruktur yang memadai menjadi sangat krusial sebagai pendorong investasi, pertumbuhan ekonomi, distribusi logistik, dan pemerataan hasil pembangunan.

“Ketersediaan infrastruktur yang baik merupakan mesin utama pendorong investasi, pemacu pertumbuhan ekonomi dan distribusi logistik, serta penunjang utama pemerataan hasil pembangunan, yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya. 

Kedepannya, Komisi V berpesan ke stakeholder terkait agar tidak hanya fokus pada pembangunan di IKN semata, namun juga memberi perhatian utama pada pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat di Kalimantan Timur.

“Hal ini perlu ditegaskan, karena kebutuhan pembangunan di Kaltim juga menyentuh sendi-sendi pembangunan infrastruktur dan transportasi, seperti masih belum memadainya akses jalan nasional dan daerah, kebutuhan dasar masyarakat seperti air bersih, air minum, hingga pembangunan rumah dan wilayah,” tuturnya. 

Selain itu, terdapat juga kebutuhan masyarakat Kalimantan Timur di sektor perhubungan darat, udara, laut hingga penyeberangan. Kemudian juga pembangunan di sektor pembangunan daerah tertinggal, transmigrasi, informasi dari BMKG, dan upaya pencarian dan pertolongan saat terjadi bencana atau kecelakaan. •rnm/aha