4 August 2025
Politik dan Keamanan

Komisi XIII Minta Pemko Dukung Revitalisasi Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang

  • Juli 23, 2025
  • 0

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Rinto Subekti, bersama tim saat Tim Kunspek Komisi XIII DPR RI Ke Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Jumat, (18/7/2025). Foto: Hanum/vel.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Rinto Subekti, bersama tim saat Tim Kunspek Komisi XIII DPR RI Ke Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Jumat, (18/7/2025). Foto: Hanum/vel.


PARLEMENTARIA, Semarang
 – Komisi XIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Lapas Kelas II Perempuan Semarang, Jawa Tengah. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Rinto Subekti, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi fisik bangunan lapas yang sudah tua dan tergolong cagar budaya (heritage). Ia menilai diperlukan adanya langkah konkret dari pemerintah daerah untuk mendukung revitalisasi bangunan bersejarah tersebut.

“Jangan hanya sekadar disebut heritage atau cagar budaya, tapi harus ada dukungan dana hibah yang jelas dari pemerintah daerah,” ujar Rinto usai Tim Kunspek Komisi XIII DPR RI Ke Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Jumat, (18/7/2025). Ia menyebut bahwa pelestarian bangunan lapas yang telah berusia tua juga memerlukan tanggung jawab bersama.

Menurut Rinto, langkah revitalisasi tidak bisa hanya dibebankan pada Kementerian Hukum, Kementerian HAM, atau pihak lapas semata. Pemerintah kota, dalam hal ini Pemkot Semarang, juga diharapkan aktif berkontribusi dalam mengupayakan anggaran khusus untuk perbaikan dan pemeliharaan lapas perempuan.

Lebih lanjut, Rinto mengungkapkan bahwa dirinya telah menerima informasi terkait hibah dari Pemkot Semarang, dan menyampaikan apresiasi atas kontribusi tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa sinergi yang lebih erat antara kepala lapas dan pemerintah daerah mutlak dibutuhkan.

“Ini harus menjadi semangat bersama seluruh kepala Lapas di Indonesia, agar bangunan yang sudah menjadi bagian dari sejarah ini tetap layak digunakan dan aman bagi warga binaan,” pungkas Politisi Fraksi Partai Demokrat ini. •hnm/rdn

EMedia DPR RI