PARLEMENTARIA, Banten – Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI, Nasim Khan, menegaskan perlunya transformasi layanan penyeberangan nasional, khususnya di Pelabuhan Merak, pelabuhan terbesar milik PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) yang menjadi gerbang utama Jawa-Sumatera. Dalam evaluasinya saat kunjungan kerja, Nasim Khan menyampaikan sejumlah catatan penting demi peningkatan kualitas dan daya saing pelabuhan penyeberangan Tanah Air.

Setiap tahun terjadi lonjakan penumpang di berbagai pelabuhan, sehingga diperlukan antisipasi matang dari seluruh pemangku kepentingan. Legislator fraksi PKB ini, menyoroti pentingnya kehadiran badan pengelola profesional dan sinergi investasi daerah demi pemenuhan kebutuhan akses serta layanan penyeberangan yang semakin modern dan efisien.

“Setiap tahun, lonjakan penumpang dan lain-lainnya di pelabuhan-pelabuhan kita cukup luar biasa. Harus diantisipasi agar pelayanan tetap optimal,” ujar Nasim usai memimpin tim kunjungan kerja spesifik komisi VI DPR RI ke PT ASDP di pelabuhan merak, Banten, Kamis (17/7/2025).

Fakta bahwa sekitar 60% armada kapal ASDP telah berusia sekitar 30 tahun. Ia memandang perlunya pembaruan signifikan agar kualitas layanan penyeberangan ASDP tak kalah dengan moda transportasi lain seperti penerbangan nasional, bahkan bisa menjadi mitra strategis Garuda Indonesia untuk konektivitas antarpulau.

“Kapal-kapal kita sudah hampir 30 tahunan yang perlu kita adakan pembaruan. Pelabuhan ASDP harus bertransformasi agar tidak kalah dengan bandara. Kita butuh fasilitas terbaik yang mendukung kenyamanan dan keamanan penumpang,” tegasnya.

Legislator PKB ini, meminta dukungan penuh pemerintah, terutama dalam aspek investasi dan pengembangan infrastruktur maritim nasional. Ia berharap ASDP mampu menunjukkan transformasi terbaik, tidak hanya di laut tetapi juga danau dan sungai di seluruh Indonesia.

“ASDP ini satu-satunya ujung tombak penyeberangan kapal di Indonesia. Ke depan, kita harapkan bisa menjadi transformasi terbaik untuk laut, danau, sungai dengan dukungan pemerintah dan investasi yang memadai,” ungkapnya. •mri/aha