PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian menyoroti sejumlah persoalan strategis yang berpotensi menghambat percepatan program pembangunan 3 juta rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dirinya menekankan perlunya optimalisasi pemanfaatan aset negara hingga percepatan transformasi digital di tubuh kedua BUMN tersebut.

“Kita bicara soal Perumnas ini, apalagi dengan program pemerintah 3 juta rumah, ini masih jauh dari proporsional. Tapi kita punya harapan besar supaya bisa terealisasi, agar semua bisa mendapatkan manfaatnya,” kata Kawendra agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Perum Perumnas dan PT Pembangunan Perumahan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (15/7/2025).

Kawendra juga menggarisbawahi fakta bahwa backlog kepemilikan rumah, atau selisih antara kebutuhan rumah dengan jumlah rumah yang tersedia, masih tinggi di sejumlah daerah. Tercatat, paparnya, ada lima provinsi dengan backlog yang dinilai cukup memprihatinkan sehingga perlu menjadi perhatian khusus pemerintah maupun Perumnas.

“Ini yang perlu dicermati. Karena kalau tidak, program besar pemerintah untuk menyediakan rumah bagi masyarakat luas hanya akan jadi angka di atas kertas,” ujar Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Berdasarkan informasi yang dikutip dari Kementerian PUPR pada tahun sebelumnya, mencatat bahwa ada backlog nasional hingga akhir 2024 masih sekitar 11 juta unit, dengan pertumbuhan rumah tangga baru yang mencapai hampir 800 ribu setiap tahun. Kondisi ini menuntut percepatan program penyediaan perumahan terjangkau.

Lebih lanjut, ia juga menyoroti lambannya pemanfaatan aset tanah milik Perumnas yang berasal dari Penyertaan Modal Negara (PMN) nontunai. Tercatat, aset senilai Rp1,1 triliun seluas 9,56 hektare baru direalisasikan sebagian kecil dalam pembangunan rumah.

“Masih agak lamban. Dari rencana membangun 10 sampai 14 ribu unit rumah melalui skema FLPP, ini baru merepresentasikan sekitar 9-13 persen dari potensi aset tersebut. Tolong ini dikonsentrasikan lagi, Bu, karena ini jadi perhatian pemerintah dan Presiden kita,” tegasnya.

Menurutnya, keterlambatan ini bukan hanya soal realisasi fisik pembangunan, tetapi juga berdampak pada lambannya upaya mengurangi backlog rumah rakyat. Di sisi lain, ia menyoroti kondisi PT PP (Persero) yang dinilai masih menghadapi tantangan pendanaan dan tekanan probabilitas cukup tinggi.

Berdasarkan laporan yang ia terima, hingga semester I 2025, kontrak baru yang berhasil dibukukan PT PP hanya mencapai sekitar Rp9,37 triliun atau 32,87 persen dari target tahunan. Dari angka tersebut, sebutnya, mayoritas bersumber dari dana BUMN sebesar 46,29 persen, sementara proyek dari swasta hanya menyumbang sekitar 31,73 persen.

Tak hanya itu, pendapatan PT PP pada kuartal I 2024 tercatat turun sebesar 23,9% dibanding periode sama tahun sebelumnya. “Mohon ini dikonsentrasikan lagi Pak, agar target bisa tercapai dan tekanan keuangan bisa lebih terjaga,” kata Kawendra.

Lebih lanjut, Kawendra menekankan pentingnya transformasi digital di tubuh Perumnas maupun PT PP. Menurutnya, digitalisasi tak lagi pilihan melainkan keharusan agar dua perusahaan pelat merah ini tidak tertinggal.

“Sekarang sudah eranya digitalisasi. Kalau tidak melakukan transformasi digital, kita akan ketinggalan. Kita punya harapan besar terhadap Perumnas dan PT PP ini supaya nanti masyarakat lebih mudah menjangkau dan informasi lebih optimal tersampaikan,” ujarnya.

Transformasi digital, lanjut dia, tidak hanya mempermudah layanan kepada masyarakat, tetapi juga meningkatkan transparansi, kecepatan eksekusi proyek, hingga efisiensi biaya. Komisi VI DPR RI, ungkapnya, menegaskan akan terus mengawal program perumahan rakyat dan memastikan agar berbagai aset negara dapat dimanfaatkan optimal untuk kepentingan masyarakat.

“Kita semua punya tanggung jawab untuk memastikan rakyat benar-benar bisa merasakan program ini, bukan sekadar target di atas kertas,” tutup Kawendra. •um/rdn