PARLEMENTARIA, Jakarta — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan terobosan penting dalam hubungan bilateral Indonesia-Uni Eropa, usai bertemu langsung dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen di Brussels, Belgia.

Salah satu hasil utama dari pertemuan tersebut adalah kebijakan baru terkait kemudahan visa bagi Warga Negara Indonesia (WNI). WNI yang akan melakukan kunjungan kedua ke kawasan Uni Eropa kini akan memperoleh Visa Schengen Multi Entry, sebuah fasilitas yang memungkinkan mereka keluar-masuk negara-negara anggota Uni Eropa secara fleksibel selama masa berlaku visa.

Kebijakan ini disambut positif oleh berbagai pihak, termasuk parlemen Indonesia. Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menyebut langkah ini sebagai “strategis dan berorientasi masa depan.” Menurutnya, kebijakan tersebut membuka jalan bagi terwujudnya peradaban kolaboratif antarbangsa.

“Kita bicara tentang masa depan yang lebih terbuka, di mana masyarakat Indonesia dapat menjalin kerja sama lebih luas di bidang ekonomi, teknologi, pendidikan, hingga budaya,” ujar Mardani dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Senin (14/7/2025).

Langkah ini dinilai sejalan dengan perkembangan besar lainnya, yaitu finalisasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) — sebuah perjanjian perdagangan bebas komprehensif yang tengah memasuki tahap akhir negosiasi. IEU-CEPA membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk Indonesia, terutama di sektor agrikultur, tekstil, furnitur, dan manufaktur teknologi hijau. Uni Eropa sendiri merupakan mitra dagang ke-4 terbesar bagi Indonesia dengan total nilai perdagangan yang mencapai lebih dari USD 35 miliar pada 2024.

Selain mempermudah ekspor, IEU-CEPA juga berpotensi memperkuat arus investasi dua arah dan memperluas pertukaran tenaga kerja profesional, pelajar, serta pelaku inovasi. Dalam konteks ini, kemudahan visa menjadi elemen penting untuk menunjang konektivitas antarwarga.

Politisi Fraksi PKS ini juga menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh pasif. Ia menekankan pentingnya kesiapan domestik dalam merespons peluang strategis tersebut.

“Indonesia harus segera sigap membangun ekosistem dukungan, baik dari sisi kesiapan pelaku usaha, UMKM, sektor pariwisata, maupun pemanfaatan konektivitas antar masyarakat yang lebih erat,” tegas wakil rakyat dari Dapil Jakarta Timur ini.

BKSAP DPR RI pun mendorong seluruh elemen bangsa — dari pelaku usaha, profesional muda, akademisi, komunitas diaspora, hingga generasi muda — untuk terlibat aktif dalam menyambut momentum ini. Kolaborasi lintas kawasan bukan lagi sekadar wacana, tetapi sebuah realitas geopolitik yang harus dihadapi dengan kesiapan, inovasi, dan kerja sama lintas sektor.

Uni Eropa terdiri dari 27 negara anggota dengan kawasan Schengen yang meliputi 26 negara. Hingga pertengahan 2025, lebih dari 110.000 visa Schengen telah diterbitkan untuk WNI, dengan tingkat persetujuan di atas 90%.

Produk ekspor utama Indonesia ke Eropa, termasukminyak kelapa sawit, kopi, karet, tekstil, dan elektronik ringan. Uni Eropa merupakan investor asing langsung (FDI) terbesar ketiga di Indonesia.

Dengan semakin terbukanya pintu interaksi lintas negara, Indonesia diharapkan mampu memperkuat posisinya sebagai mitra strategis yang adaptif dan kompetitif di kawasan global. •ssb/rdn