PARLEMENTARIA, Bekasi — Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menegaskan pentingnya menjadikan wilayah-wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan rata-rata lama sekolah rendah di Jawa Barat sebagai lokasi prioritas pembangunan Sekolah Rakyat. 

“Mohon maaf, saya bicara yang paling buruk di Jawa Barat. Saya punya datanya dari 27 kabupaten/kota seperti Indramayu, Sukabumi, Cianjur, Subang, Majalengka, Cirebon, Garut, Kuningan, Tasikmalaya, Pangandaran, dan Ciamis, ini harus menjadi prioritas utama. Karena rata-rata lama sekolah mereka termasuk yang paling rendah,” ujar Selly Anggota Komisi VIII DPR RI usai kunjungan spesifik ke Sekolah rakyat, Sentra Pangudi Luhur Bekasi, Jawa Barat, (11/7/2025).

Dalam paparan datanya, Selly secara khusus menyoroti Kabupaten Indramayu, yang menurutnya termasuk wilayah dengan angka kemiskinan tertinggi dan capaian pendidikan terendah di Jawa Barat.

“Indramayu ini muncul dua kali, sebagai kabupaten dengan kemiskinan paling tinggi dan juga lama sekolah paling rendah. Artinya, ini darurat pendidikan dan harus mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat maupun Pemprov Jabar,” tegas politisi PDI Perjuangan.

Legislator dapil Jawa barat VIII, meminta agar program Sekolah Rakyat, yang merupakan gagasan Presiden Prabowo Subianto dan dikelola oleh Kementerian Sosial, tidak berjalan sendiri, melainkan harus disinergikan dengan data dan program dari Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota.

“Kalau kita ingin Sekolah Rakyat benar-benar menjawab persoalan pendidikan dan kemiskinan, maka harus selaras dengan kondisi faktual. Jangan sampai sekolah dibangun di lokasi yang tidak terlalu membutuhkan. Data-data ini harus dijadikan acuan,” jelasnya.

Menurutnya, Sekolah Rakyat adalah solusi strategis dalam menghadirkan pendidikan yang berpihak kepada masyarakat miskin dan termarjinalkan, namun program ini harus diletakkan pada wilayah yang benar-benar membutuhkan, bukan hanya berdasarkan ketersediaan lahan atau kemudahan akses.

“Kita ingin generasi di daerah-daerah tertinggal ini juga bisa merasakan pendidikan berkualitas, lengkap dengan asrama, gizi, kesehatan, dan pendidikan karakter. Jangan biarkan mereka terus tertinggal karena tidak mendapatkan akses yang setara,” katanya.

Kami berharap pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial dan pemerintah daerah segera berkoordinasi secara teknis dan strategis, agar arah pembangunan Sekolah Rakyat tepat sasaran.

“Kalau sudah jelas kabupaten/kota mana saja yang masuk kategori miskin dan tertinggal secara pendidikan, jangan ragu prioritaskan di sana. Ini soal keadilan sosial, dan sudah seharusnya negara hadir untuk mereka terlebih dahulu,” pungkasnya. •upi/aha