PARLEMENTARIA, Jakarta – Tahun 2026 diprediksi akan menjadi tahun yang penuh tantangan, baik karena dinamika global, ketidakpastian iklim maupun kebutuhan nasional dalam menjaga ketahanan pangan dan keberlanjutan sumber daya kelautan. Alokasi anggaran tentu menjadi instrumen penting yang harus dikelola secara cermat dan strategis.

Merespons hal itu, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi mengingatkan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menurunkan semangat bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk tetap hadir di tengah masyarakat, khususnya nelayan, pembudidaya ikan, pengelola dan pemasar hasil perikanan, serta petambak garam. Hal ini ia sampaikan dalam rapat kerja komisi IV DPR RI dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025)

“Komisi IV DPR RI mendukung prinsip-prinsip efisiensi dan keberpihakan, namun alokasi anggarannya perlu dititikberatkan pada hal-hal yang langsung menyentuh kepada pelaku utama sektor Kelautan dan Perikanan,” jelasnya dalam sambutan Raker Komisi IV DPR RI dengan Kementerian KKP tersebut.

Ia menjelaskan bahwa berdasarkan pagu indikatif yang telah ditetapkan oleh pemerintah, pagu alokasi anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapatkan anggaran sebesar Rp3,6 triliun dengan porsi terbesar untuk program strategis nasional, belanja operasional, dan belanja pegawai. Menurutnya, hal ini menuntut Kementerian Kelautan dan Perikanan agar lebih selektif, fokus, dan adaptif dalam menjalankan program dan kegiatannya.

Dengan keterbatasan alokasi tersebut, lanjutnya, perempuan yang kerap disapa Titiek Soeharto ini mengungkapkan bahwa  Komisi IV DPR RI mendorong partisipasi aktif pelaku usaha swasta dalam berbagai skema kolaboratif dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

“Melalui kemitraan strategis yang melibatkan BUMN, Lembaga Keuangan, dan Lintas Kementerian Lembaga agar upaya optimalisasi program dan kegiatan tidak hanya bergantung pada APBN yang ada,” terang Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Titiek berharap, kolaborasi kerja sama yang erat antara pemerintah legislatif dan seluruh pemangku kepentingan dapat menghadirkan pembangunan Kelautan dan Perikanan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

“Untuk tercapainya tujuan nasional menuju Indonesia Emas 2045,”pungkas Titiek. •hal/rdn