PARLEMENTARIA, Mataram – DPR RI sampaikan apresiasi atas  komitmen Provinsi NTB dalam menjalankan prinsip open government atau pemerintahan terbuka. Habib Aboe Bakar Al-Hasbyi, Anggota Panitia Kerja (Panja) OGP Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, dengan tegas mendorong agar langkah-langkah yang telah diambil NTB dapat menjadi proyek percontohan bagi daerah lain di seluruh Indonesia.

“Kita berharap pelaksanaan open government ini tidak berhenti di NTB saja. Semua daerah di Indonesia harus bisa mengikutinya. Kita ingin tunjukkan kepada dunia bahwa kita mempunyai kemampuan OGP,” ujarnya usai mengikuti Kunjungan Kerja Panja OGP BKSAP DPR RI ke NTB, Rabu (9/7/2025). 

Legislator Fraksi PKS itu mengatakan, Open government merupakan kerangka kerja yang memacu pemerintahan yang lebih terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatif. 
Karenanya, Ia mendorong pentingnya daerah menunjukkan kekayaan spesifiknya kepada publik. 

Ditepat yang sama, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menyambut hangat kedatangan anggota Panja OGP BKSAP. Ia menjelaskan bahwa NTB telah memperpanjang komitmennya dalam OGP Lokal dengan fokus utama mencari praktik-praktik terbaik (best practices). 

“Karena sebenarnya tidak ada persoalan yang dihadapi oleh pemerintah-pemerintah daerah yang sama sekali baru. Pasti pemerintah daerah lain pernah menghadapinya dalam kondisi yang berbeda. Sehingga pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari skema Open Government Partnership ini akan banyak sekali,” jelasnya.

Iqbal juga memaparkan tiga sektor prioritas dalam visi kepemimpinannya: pengentasan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, dan menjadikan NTB tujuan wisata berkelas dunia.

“Insya Allah saya tidak perlu sampai harus satu tahun untuk memahami bahwa dalam lima bulan ini saya melihat bahwa rekan saya di pemerintah provinsi NTB dan juga masyarakat NTB, NGO-NGO yang ada di NTB, insya Allah mereka punya pemikiran yang banyak yang bisa kita tampung,” ungkapnya.

Iqbal menegaskan semangat kolaborasi sebagai kunci dalam membangun NTB ke depan, yang sejalan dengan prinsip OGP. Salah satu inisiatif yang akan diluncurkan adalah program “Desa Berdaya” bulan depan, yang berkonsep graduation.

“Konsepnya adalah graduation, bagaimana mengeksplomasikan desa-desa yang mengalami kemiskinan ekstrem ini benar-benar sustainable, kemudian bisa berdiri di atas kakinya sendiri,” terang Iqbal. 

Sehingga dalam waktu satu tahun, itu sudah lulus graduation, dan tahun kedua tinggal maintenance. Jadi programnya panjangnya kira-kira durasinya 2 tahun untuk mengejar di 106 desa yang sudah kita tetapkan sebagai desa dengan kemiskinan ekstrem.

Iqbal mengakui, NTB tidak bisa keluar dari kelompok provinsi termiskin di Indonesia, karena tidak kolaboratif, semua fokus masing-masing. Saat ini kita coba kolaborasi aksi

“Insya Allah  kami akan selalu meng-update ke Panja, perkembangan masalah ini, mohon bantuan Panja mengawal inisiatif ini. Dan mudah-mudahan ada hal-hal baik yang juga kita bisa tawarkan ke dunia internasional untuk diambil, untuk di-copy, untuk diikuti. Sebagaimana halnya juga kita akan mengambil, mengikuti, meng-copy hal baik yang sudah pernah dilakukan di dunia internasional,” jelasnya. NTB sendiri telah menjadi salah satu dari delapan daerah di Indonesia yang terpilih sebagai anggota OGP Lokal sejak tahun 2020, bergabung dengan 164 anggota OGP Lokal lainnya di seluruh dunia sebagai bagian dari inisiatif OGP Local Indonesia Camp yang berupaya memperkuat komitmen keterbukaan pemerintah. •rnm/aha